JAMBI, Jambiseru.com – Kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Provinsi Jambi menghadapi ancaman serius akibat maraknya aktivitas penambangan emas ilegal. Bukan hanya merambah kawasan hutan, aktivitas tambang tersebut juga teridentifikasi di sepanjang empat aliran sungai yang berada di kawasan konservasi.
Temuan ini terungkap dalam operasi penyisiran yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Empat aliran sungai yang menjadi sasaran penelusuran yakni Sungai Penetai, Sungai Batang Maliki, Sungai Batang Masumai, dan Sungai Batang Tabir.
Di kawasan TNKS dekat Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, tim menemukan titik-titik penambangan di sepanjang aliran sungai. Sejumlah alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas pengerukan material tambang juga ditemukan.
Temuan tersebut memperlihatkan betapa seriusnya ancaman penambangan ilegal terhadap kawasan yang seharusnya dilindungi.
Sungai dan hutan yang menjadi bagian penting ekosistem TNKS justru diduga dijadikan ladang eksploitasi untuk kepentingan pertambangan ilegal.
Operasi ini menyasar tiga lokasi awal. Selain Air Liki, penyisiran dilakukan di kawasan Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Kondisi di Penetai bahkan lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan analisis geospasial, area kawasan hutan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal mencapai 119,32 hektare.
Angka tersebut bukan luasan yang kecil. Kerusakan kawasan konservasi seluas itu menjadi alarm keras bahwa praktik tambang ilegal berpotensi telah berlangsung secara masif dan membutuhkan penanganan serius.
Di balik operasi penertiban tersebut, ada keresahan masyarakat yang selama ini harus berhadapan langsung dengan dampak aktivitas tambang.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, sungai yang dahulu jernih kini berubah keruh seperti kopi susu. Sungai yang sebelumnya menjadi tempat mencari ikan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kini kondisinya semakin memprihatinkan.
Warga juga mencemaskan kemungkinan pencemaran merkuri dari aktivitas penambangan emas ilegal.
“Kekhawatiran itu bukan persoalan sepele karena menyangkut keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, dugaan kandungan merkuri dalam air sungai masih harus dibuktikan melalui pengujian laboratorium.
Jika kerusakan sungai terus dibiarkan, masyarakat sekitar berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, sementara keuntungan dari aktivitas tambang justru dinikmati para pelaku.
Satgas PKH kini tidak hanya memburu aktivitas penambangan di lapangan. Penelusuran juga diarahkan untuk membongkar mata rantai yang memungkinkan praktik ilegal tersebut terus berjalan.
Berdasarkan hasil pemetaan, Satgas mulai menelusuri pelaku di lapangan, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak-pihak yang diduga membantu atau melindungi aktivitas pertambangan.
Dugaan keterlibatan oknum aparat pun menjadi perhatian dalam operasi tersebut.
Wakil Komandan Satgas PKH menegaskan, tidak ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum Polri, TNI maupun jaksa.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa, penertiban tidak boleh berhenti pada pekerja tambang atau operator alat berat semata.
Pihak yang memasok kebutuhan operasional hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan juga harus diungkap apabila memiliki keterlibatan.
Satgas PKH turut meminta masyarakat yang mengetahui aktivitas maupun jaringan di balik tambang ilegal agar menyampaikan informasi kepada petugas.
Operasi penertiban ini melibatkan Pemprov Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta pemerhati lingkungan hidup. Polda Jambi dan Kejati Jambi juga menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum.
Atas perintah Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, operasi mencakup seluruh kawasan TNKS di Provinsi Jambi.
Penertiban akan terus berlangsung tanpa tenggat waktu hingga seluruh sasaran dituntaskan. (uda)
