Jambiseru.com – Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, ada kategori sekolah yang kena PPN. Jadi tidak semua sekolah nantinya yang bakal kena PPN. Seperti diketahui, rencana pengenaan PPN pada sekolah itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selengkapnya di Jambiseru.com
Jambiseru.com – Jika tidak diubah, masyarakat yang melahirkan juga bakal kena PPN. Karena jika sesuai revisi UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sesuai draf yang diajukan pemerintah ke DPR disetujui, maka proses persalinan akan kena PPN. Sebab dalam draf revisi undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Selengkapnya di Jambiseru.com
Jambiseru.com – Adanya rencana pemerintah untuk memberlakukan PPN pada sembako, membuat heboh masyarakat. DPR pun langsung mempertanyakan rencana kebijakan tersebut. Sayangnya, Menkeu Sri Mulyani menolak untuk menjelaskan rencana pemberlakukan PPN sembako itu. Adanya rencana pengenaan PPN sembako, tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Selengkapnya di Jambiseru.com
Jambiseru.com – Mayoritas fraksi di DPR tolak pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah. Totalnya, tujuh dari Sembilan fraksi di DPR RI menyatakan menolak atau tidak setuju. Fraksi yang menolak pemberlakukan PPN pada sekolah yaitu F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), F-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), F-Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), F-Partai Keadilan Selengkapnya di Jambiseru.com
Jambiseru.com – Pemerintah berencana kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah. Hal ini dinilai pengamat justru akan memberikan dampak negatif bagi dunia Pendidikan. Andai PPN pada sekolah benar-benar diterapkan, maka angka putus sekolah di Indonesia diprediksi bakal bisa meningkat. Menurut Pengamat dan Praktisi Pendidikan, Indra Charismiadji, dengan dikenakannya PPN, maka Selengkapnya di Jambiseru.com
Jambiseru.com – Pemerintah bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberaoa barang atau jasa tertentu. Dalam kategori jasa, pemerintah bakal mengenakan PPN pada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas PPN. Salah satunya yaitu jasa pendidikan. Sementara untuk kategori barang, pemerintah bakal mengenakan PPN pada kelompok bahan kebutuhan pokok Selengkapnya di Jambiseru.com
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
