MPR Desak Jokowi Copot Jabatan Menkeu Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Suara.com/Fadil)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Suara.com/Fadil)

-

BACA BERITA SERU LAIN DI JAMBISERUCOM

MPR Desak Jokowi Copot Jabatan Menkeu Sri Mulyani

Jambiseru.com – Anggota Komisi XI DPR Fraksi, Golkar Misbakhun mengatakan keputusan mencopot menteri merupakan hak prerogatif presiden. Hal itu ia katakan seiring adanya desakan dari pimpinan MPR agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Keuangan).

Baca juga di jambiseru.com : Belanja Bisa Utang : Shopee Pay Later Naik Daun di Jambi

“Terkait dengan pertanyaan mengenai usulan MPR soal pergantian menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Misbakhun kepada wartawan, Kamis (2/12/2021), dilansir laman Suara.com (media partner Jambiseru.com).

Misbakhun berujar Jokowi selaku presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Sementara itu, terkait apa yang disampaikan pimpinan MPR untuk mencopot Sri Mulyani, Misbakhun mengatakan tentunya MPR memiliki alasan.

Baca juga di jambiseru.com : Harga Emas Jambi

Namun begitu, ditegaskan Misbakhun mengenai usulan mencopot atau tidak hal itu sudah menjadi kewenangan Jokowi.

“Itu merupakan alasan yang dimiliki MPR untuk menyampaikan. Untuk kemudian dilaksanakan atau tidak, presiden tentu memiliki alasan dan pertimbangan sendiri,” kata Misbakhun.

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan, selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan.

Baca juga di jambiseru.com : Harga HP Jambi

Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel mengatakan, Sri Mulyani pernah berjanji sosialisasi 4 pilar digelar 6 kali. Namun menurutnya, hal tersebut hanya terjadi 4 kali saja.

“Kami dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kami minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun,” tuturnya.

Pos terkait