Warga Tetap Tolak Stockpile Pasir: Kesepakatan 15 September Diabaikan Perusahaan

img 0780
Warga Tetap Tolak Stockpile Pasir: Kesepakatan 15 September Diabaikan Perusahaan. Foto : Istimewa/Jambiseru.com

PENYENGAT OLAK, Jambiseru.com — Penolakan warga terhadap keberadaan stockpile (tempat penampungan sementara material tambang) pasir kembali menguat. Dalam aksi yang berlangsung tegas, warga menuntut penutupan permanen fasilitas tersebut karena menilai pihak perusahaan telah mengabaikan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan pada 15 September lalu.

Sejumlah perwakilan warga menyatakan bahwa pertemuan tersebut sejatinya telah menghasilkan sejumlah kesepakatan yang mengikat, mulai dari pembatasan jam operasional, pengendalian debu, hingga kewajiban perusahaan untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas pengangkutan.

Namun, menurut warga, sejak beberapa hari setelah pertemuan, perusahaan kembali beroperasi seperti semula tanpa memperhatikan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati bersama.

“Kami sudah duduk bersama, bicara baik-baik, dan menyepakati banyak hal. Tapi kenyataannya poin-poin itu diacuhkan begitu saja oleh pihak perusahaan. Ini yang membuat kami tidak bisa menerima keberadaan stockpile ini,” ujar salah satu perwakilan warga.

Warga menegaskan bahwa penolakan ini bukan tanpa dasar. Mereka mengklaim aktivitas stockpile pasir telah menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan. Seperti polusi debu yang menyelimuti permukiman, kebisingan dari kendaraan pengangkut, serta kerusakan jalan yang membahayakan pengguna jalan. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap perusahaan yang dinilai tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya.

Dalam beberapa hari terakhir, warga secara bergantian melakukan penjagaan di sekitar lokasi stockpile sebagai bentuk tekanan. Mereka juga mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, meminta agar izin operasional perusahaan ditinjau ulang dan fasilitas tersebut ditutup untuk sementara waktu hingga perusahaan benar-benar menaati kesepakatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan warga. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan segera memfasilitasi pertemuan lanjutan yang melibatkan warga, perusahaan, dan pihak terkait agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik yang lebih luas.

Warga tetap pada pendiriannya: selama poin-poin kesepakatan 15 September tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, mereka akan terus menolak keberadaan stockpile tersebut.(red)

Pos terkait