MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Polemik aktivitas stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di RT 03 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, kembali memanas.
Warga yang selama ini mempersoalkan keberadaan aktivitas stockpile tersebut akhirnya menyampaikan tuntutan secara terbuka yakni, tutup aktivitas stockpile.
Tuntutan itu disampaikan dalam musyawarah yang digelar di Kantor Desa Penyengat Olak, Kamis (1/10/2026). Namun, harapan warga untuk mendapatkan penyelesaian justru kembali kandas.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu tidak menghasilkan kesepakatan.
Bagi warga, kebuntuan tersebut menjadi persoalan baru. Sebab, setelah berbagai keluhan dan pertemuan dilakukan, mereka belum mendapatkan jawaban tegas mengenai nasib aktivitas stockpile yang berada di sekitar permukiman mereka.
Dalam Berita Acara musyawarah yang diperoleh redaksi, perwakilan masyarakat, Kapten Eri Saputra, menyampaikan tuntutan warga RT 03 secara langsung.
“Masyarakat RT 03 Desa Penyengat Olak minta untuk stockpile pelabuhan pasir milik CV. Lintas Makmur Sejahtera ditutup.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi sebagian warga sudah semakin tegas. Mereka tidak lagi sekadar meminta penjelasan, tetapi menginginkan penghentian aktivitas stockpile.
Namun, tuntutan tersebut belum mendapatkan keputusan di tingkat desa.
Hasil musyawarah justru menyebutkan bahwa tidak tercapai kata mufakat sehingga persoalan direkomendasikan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
“Tidak mendapatkan kata mufakat dalam mediasi/musyawarah tersebut di tingkat Pemerintah Desa, maka dengan ini direkomendasikan untuk mediasi selanjutnya dan diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi.”
Di titik inilah kekecewaan warga kembali mencuat. Sikap pemerintah desa yang tidak mengambil keputusan terkait tuntutan penutupan stockpile dinilai sebagian warga sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah desa dalam menjawab keresahan masyarakat.
Bagi warga, persoalannya sederhana: jika pemerintah desa memang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas tersebut, maka mereka meminta pemerintah desa secara aktif membawa persoalan itu kepada instansi yang memiliki kewenangan dan memastikan ada penyelesaian.
Bukan berhenti pada meja musyawarah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mempertanyakan keberpihakan pemerintah desa terhadap keresahan masyarakat.
Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan warga, sementara hasil Berita Acara menunjukkan bahwa pemerintah desa memilih merekomendasikan penyelesaian ke tingkat yang lebih tinggi.
Dengan demikian, persoalan stockpile pasir kini bukan hanya menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga menyentuh kepercayaan warga terhadap proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah.
Kekecewaan warga semakin terlihat ketika pembahasan mengenai dokumen-dokumen dalam pertemuan desa kembali dipersoalkan.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan menilai pembahasan terhadap 13 item dokumen sudah tidak relevan dengan perkembangan persoalan di lapangan.
“Nah, pertemuan di desa bahas 13 item dokumen tuh sudah basi. Kalau sebulan yang lalu, warga masih mau bahas dokumen tuh. Sekarang lah sebulan, lah basi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Karena tidak tercapai kesepakatan di tingkat desa, persoalan kini bergeser ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi turun langsung dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Apalagi, persoalan stockpile pasir ini sebelumnya telah menjadi sumber keluhan warga sekitar. Mereka mempertanyakan dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Jika pemerintah desa mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, maka masyarakat kini menunggu langkah pemerintah kecamatan maupun kabupaten. (uda)
