MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Upaya penghematan anggaran yang gencar digaungkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali tercoreng.
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Muaro Jambi diduga menggelontorkan Ratusan juta untuk mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) di Jakarta sebuah langkah yang dinilai tidak hanya janggal, tetapi juga kontraproduktif dengan semangat efisiensi yang sedang diberlakukan.
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel berbintang ibu kota ini sontak memunculkan kritik keras dari berbagai kalangan.
Di tengah desakan merapatkan ikat pinggang, keputusan mengadakan Bimtek di luar Daerah dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran dan lemahnya sensitivitas terhadap kondisi fiskal daerah.
Informasi yang beredar, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pejabat dan staf Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan pembiayaan yang meliputi akomodasi, transportasi, konsumsi, serta honorarium narasumber. Namun, hingga kini, pihak penyelenggara belum membuka rincian resmi anggarannya.
Sejumlah sumber internal yang ditemui secara terpisah menyatakan bahwa lokasi kegiatan memang sengaja dipilih di Jakarta atas alasan tertentu, meski tidak dijelaskan apa keuntungan strategisnya. Hal ini memantik lebih banyak tanda tanya, mengingat Bimtek serupa dapat digelar di dalam provinsi dengan biaya jauh lebih rendah.
Bupati Muaro Jambi sebelumnya menekankan perlunya efisiensi dan prioritas penggunaan dana daerah untuk kepentingan mendesak seperti layanan publik, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi.
Namun, langkah Bagian Perencanaan dan Keuangan yang justru memilih menghabiskan anggaran besar di luar daerah menimbulkan kesan adanya standar ganda.
“Ini sangat ironis. Ketika Organisasi Perangkat Daerah lain ditekan untuk menghemat, justru bagian yang mengurusi perencanaan dan keuangan menghabiskan ratusan juta untuk kegiatan yang bisa dilakukan lebih hemat,” kata Hafizi Alatas, seorang aktivis kepada wartawan.
Hafizi menilai, kegiatan tersebut harus diaudit secara menyeluruh oleh Inspektorat maupun DPRD Muaro Jambi. Transparansi dan akuntabilitas dinilai wajib, mengingat anggaran publik yang digunakan mencapai jumlah signifikan.
“Penggunaan anggaran sebesar ratusan juta untuk Bimtek bukan angka kecil. Harus jelas apa output-nya, apa urgensinya, dan mengapa harus di Jakarta. Jangan-jangan hanya kedok untuk perjalanan dinas,” sebutnya. (uda)
