MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi mendesak Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi untuk mengganti Direktur PDAM saat ini.
Desakan tersebut lantaran sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat terhadap layanan PDAM ke masyarakat.
Masyarakat merasa kecewa karena layanan PDAM kepada masyarakat tidak maksimal.
Air yang seharusnya dinikmati setiap saat oleh masyarakat, kini malah menyusahkan masyarakat. Air mengalir satu Minggu sekali bahkan ada yang berbulan-bulan tidak mengalir.
“Kita minta Pj Bupati Muaro Jambi untuk menggantikan Elis Pirsada sebagai Direktur dan ganti dengan orang yang benar-benar bisa bekerja,” kata Usman Khalik anggota DPRD Fraksi PDIP kepada wartawan.
Politikus PDIP ini memang salah satu orang yang getol untuk mengkritisi layanan PDAM. Bahkan tak jarang dia berkomentar di forum resmi seperti paripurna, hearing dan sebagainya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ulil Amri. Dewan dapil Jaluko dari Partai PAN itu tahu betul kondisi pendistribusian PDAM terutama di Jaluko.
Ulil juga sempat meminta Pemkab Muaro Jambi untuk menganti Elis Persada sebagai Direktur PDAM. Namun lagi-lagi pemintaan dewan tidak digubris Pemkab Muaro Jambi.
Terbaru politisi senior Partai PPP, Indra Gunawan turut meminta Direktur PDAM Muaro Jambi untuk mundur dari jabatannya.
Anggota DPRD dua periode itu mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan tentang buruknya pelayanan yang diberikan oleh pihak Perumda Muaro Jambi.
Terutama yang berada di kawasan Mendalo yang merupakan konsumen Perumda terbesar di Kabupaten Muaro Jambi.
Salah satu laporan buruknya kinerja Perumda Muaro Jambi berasal dari warga Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota.
“Saya mendapat laporan sudah seminggu ini warga Desa Pematang Gajah kesulitan air. Karena PDAM disana tak mengalir,” katanya.
Terkait persoalan ini, Pj Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi melalui Sekda Muaro Jambi, Budhi Hartono menyebut, jika dirinya akan melaporkan terkait usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi kepada Pj Bupati.
“Ini adalah masukkan. Nanti kita sampaikan kepada pimpinan,” kata Budhi Hartono kepada wartawan belakangan ini.
Budhi menyebut, jika dirinya sebagai Sekda tidak bisa mengambil kebijakan lebih terhadap hal itu.
“Untuk memecat itu kewenangan dari Pj Bupati,” katanya. (uda)
