Jambiseru.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesalahan input dari formulir C ke SiRekap bisa saja terjadi karena kesalahan penulisan angka oleh KPPS atau pembacaan yang tidak jelas saat menginput angka tersebut.
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Hitungan PKB Haris-Sani Menang 1,3 Persen, Sekjen : Kita Kawal Terus Suara di KPU
“Membaca tulisan angka-angka yang dibuat oleh KPPS kami sadar betul mungkin tidak semua KPPS menulis angka dengan jelas. Ada yang berbeda-beda. Tetapi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik maka rekapitulasi di tingkat PPK memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan kita ketika rekapitulasi di tingkat PPK itu dan di tetapkan dalam pleno” tegas M Sanusi, Senin, 14 Desember 2020.
Penyataan Sanusi ini sekaligus mengklarifikasi adanya perbedaan angka pada sistem informasi rekapitulasi (SiRekap) dan Formulir Model C di beberapa TPS di Kota Jambi, yang sempat heboh pada Minggu malam 13 Desember 2020.
Menurut Sanusi, perlu dipahami SiRekap itu alat bantu (Sistem) unruk bisa lebih awal tahu untuk data-data yang rill suara dari masing-masing TPS, tetapi memang di dalam Si-Rekap ada disclaimer karena itu hasil yang dibaca oleh sistem.
“Apabila terdapat kekeliruan data pada Formulir Model C.Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan”, tambahnya.
Baca Juga : Data Angka Ekonomi Jambi Terbaru Minus 0,46 Persen
Kemudian, apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan.
“Data pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka”, jelasnya
Sanusi menjelaskan, mekanisme yang ada sudah jelas, sehingga masing- masing tim tidak perlu gaduh apabila ada selisih.
“Memang ini ada waktu untuk proses rekapitulasi secara berjenjang. Harapan saya, hari ini ini bisa selesai semua menjelang siang atau sore tinggal lagi ada beberapa kecamatan”, terangnya.
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Langgar Aturan Kampanye, Ratu Munawaroh Terancam Penjara 3 Bulan
M Sanusi menjamin, KPU betul-betul menjaga suara rakyat yang datang ke TPS pada tanggal 9 Desember kemarin. Sehingga masyarat jangam gaduh. KPU tidak berpihak kepada paslon manapun.
“PPK sesuai dengan kewenangannya dengan tahapan yang sudah ditentukan mereka melakukan rekapitulasi dari suara yang telah terkumpulkan, KPU profesional tidak ada yang berpihak ke salah satu paslon. saya pikir tidak ada satupun penyelenggaraan yang berani melakukan itu dan berani kita jamin”, tutupnya. (*)
