Jambiseru.com – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi pengeboran minyak yang di lakukan secara Ilegal (melanggar hukum). Kegiatan Ilegal drilling salah satunya yang terdapat di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.
Komitmen ini disampaikan gubernur dalam briefing dengan Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif yang turun langsung ke Provinsi Jambi dan melihat langsung site ilegal drilling, Jumat (15/10/2021).
Kunjungan Kerja Menteri ESDM ke Provinsi Jambi ini diagendakan melakukan flyover site lllegal drilling dengan didampingi oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, perwakilan SKK Migas, dan perwakilan dari Pertamina.
Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan bahwa, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi dalam menangani pengeboran minyak ilegal.
“Pengeboran minyak tanpa izin atau illegal drilling dalam beberapa tahun belakangan marak terjadi di Provinsi Jambi. Ekploitasi minyak bumi tanpa izin banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Awalnya hanya ada beberapa sumur. Penambangan minyak secara tradisional tumbuh subur dan menjadi ladang bisnis baru,” kata Gubernur.
Dikatakan Al Haris, komitmen pemerintah untuk mencari solusi bagi sumur-sumur yang selama ini menjadi masalah.
“Hari ini beliau melihat langsung pengelolaan minyak, sumur-sumur di Jambi, maka hari ini beliau melihat langsung kondisi sumur-sumur yang terbakar itu. Mudah-mudahan beliau sepakat akan segera merevisi, supaya terakomodir kepentingan masyarakat, sehingga banyak sumur- sumur yang selama ini menjadi masalah itu akan bisa dilegalkan,” sebutnya.
Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif menyatakan bahwa, dari hasil peninjauan tersebut terlihat terjadinya kebakaran.
“Peninjauan tadi ke daerah Bajubang, dan dari yang kita lihat terjadi kebakaran saat ini kondisi apinya sudah mulai kecil tapi akan segera kami lakukan pemadaman, ini ada Direksi Pertamina, sudah saya minta untuk dipercepat mengeluarkan peralatannya dan melakukan pemadaman hari ini juga .Dan tadi kita kita sudah melakukan pengamatan dan mengambil langkah-langkah kebijakan kedepan,” ujar Menteri.
Dijelaskan Menteri bahwa, langkah-langkah kebijakan ke depan khususnya untuk meredam kegiatan disana.
“Yang kita buat saat ini arahnya pendekatan melalui peraturan dan juga dari kebijakan kemanusiaan dan juga aturan-aturan yang ada. Ini sedang kita susun supaya kita ingin mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kemungkinan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, kita juga ingin memberdayakan masyarakat contohnya bisa dilakukan kegiatan ekonomi yang kita juga bisa mengupayakan suatu pola kerjasama anak dan bapak angkat,” tutupnya. (uda)
