Tiga Perusahaan Tambang di Batanghari Diduga Tidak Taat Aturan

Heriyanto pemuda peduli lingkungan Batanghari
Heriyanto, pemuda peduli lingkungan Batanghari.Foto: Rizki/Jambiseru.com

Jambi Seru – Sebanyak tiga perusahaan tambang di Kabupaten Batanghari diduga tidak taat aturan. Tiga perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas tambang, tidak memiliki izin yang lengkap.

Dari data yang diperoleh Jambiseru.com, tiga perusahaan yang didua melanggar aturan tersebut yaitu PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM), PT. Kasongan dan PT Nanriang yang beroperasi di wilayah Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Menurut salah satu tokoh pemuda Batanghari, Heri, tiga perusahaan tersebut diduga tidak memiliki izin, namun melakukan kegiatan penambangan batu bara. Selain itu, Heri juga menyebutkan, jika dirinya menduga tiga perusahaan tersebut belum memiliki IUP, IPR atau IUPK yang jelas.

Bacaan Lainnya

“Salah satu contoh juga tidak memiliki izin Stockpile batu bara dan kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin,” katanya, Rabu (15/6/2022).

Ia mengungkapkan, jika pelaku usaha pertambangan namun tidak memiliki izin, maka merupakan perbuatan tindak pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Terkait tiga perusahaan ini, Heri mengaku akan segera melaporkan masalah ini ke pihak Kementrian ESDM dan juga Presiden.

“Kita disini tidak ingin mencari kesalahan, namun ini fakta dan sama-sama belajar dalam aturan yang berlaku di republik ini. Sebagai payung hukum, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menyediakan berbagai regulasinya.

Harapannya tentu supaya kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan dengan aman, efektif, dan tentunya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Heri juga mendukung langkah Kementrian ESDM yang telah memberikan sanksi, berupa penghentian aktivitas tambang pada 8 perusahaan tambang di Provinsi Jambi.

“Iya, langkah yang dilakukan oleh Kementerian ESDM tersebut sudah benar. Saat ini tinggal kita awasi saja prakteknya di lapangan. Apakah benar berhenti atau cuma sekedar teguran saja,” kata pria yang juga berprofesi sebagai Advokat ini. (riz)

Pos terkait