JAMBI, Jambiseru.com – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM menjadi salah satu peserta terpilih dalam program pendidikan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia di National University of Singapore (NUS), Rabu (12/11/2025).
Program ini merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, yang diikuti oleh 25 kepala daerah dari seluruh Indonesia, terdiri atas 17 bupati dan 8 wali kota.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas strategis para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital di era global.
Selama pelatihan di NUS, para peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah pakar internasional terkait kepemimpinan adaptif, transformasi digital pemerintahan, pengelolaan kota berkelanjutan, hingga kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara.
Profesor Lim Siong Guan menekankan pentingnya pemerintahan yang mampu beradaptasi dan belajar dari perubahan zaman.
“Keberhasilan sebuah pemerintahan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik dan penghormatan terhadap keberagaman. Pemerintah harus peduli terhadap semua warga, bukan hanya mereka yang berprestasi,” kata Lim.
Program KPPD di NUS juga memberi kesempatan bagi para kepala daerah untuk berdialog dan bertukar pengalaman mengenai strategi pembangunan, inovasi kebijakan publik, dan tata kelola yang efektif.
Wali Kota Maulana menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkaya wawasan dan memperkuat kebijakan berbasis inovasi di Kota Jambi.
“Banyak pembelajaran yang bisa diadaptasi, terutama dalam pengembangan kota cerdas dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien,” katanya lagi.
Selain mengikuti sesi kelas, peserta juga melakukan kunjungan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS untuk mempelajari praktik terbaik dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pengelolaan lingkungan.
Melalui program ini, Lemhannas RI berharap para kepala daerah dapat membawa perspektif global dan menerapkannya dalam konteks lokal guna mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(uda)
