Jambiseru.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, memberikan jawaban tegas menanggapi sentilan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, terkait posisi politik PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Said menekankan bahwa posisi PDI Perjuangan sudah final berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni sebagai partai penyeimbang.
Ia membantah anggapan bahwa sikap tersebut merupakan langkah politik yang tidak jelas atau “abu-abu”.
Said menjelaskan, bahwa mandat dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sangat jelas: menjadi penyeimbang berarti bersikap objektif dan proporsional.
PDIP berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah jika dirasa berpihak pada rakyat, namun tetap kritis jika terjadi penyimpangan.
“Artinya, kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun kami tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,” jelasnya.
Sebaliknya, jika ada kebijakan yang kurang baik, PDIP akan menjalankan fungsi pengingat secara konstruktif.
Said menegaskan, bahwa sikap ini berbeda dengan “oposisi” dalam arti sempit yang cenderung mengharapkan kegagalan pemerintah demi keuntungan politik.
“Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa, cenderung menunjukkan kelemahan pemerintah agar mendapatkan dampak negatif elektoral. Kami tidak seperti itu. Kami ingin Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai konstitusi,” tegas Said.
Menariknya, Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri memahami dan menghargai pilihan politik yang diambil oleh PDI Perjuangan.
Menurut Said, Presiden justru merasa lebih nyaman dengan kejujuran sikap PDIP.
“Presiden Prabowo sangat memahami sikap ini. Bahkan beliau menyatakan terima kasih dan menganggap PDIP sebagai teman yang lebih jujur,” ungkap Said.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pujian yang berlebihan dari rekan koalisi terkadang justru bisa membahayakan karena mampu mengaburkan objektivitas yang diperlukan seorang kepala negara.
“Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti ketidakjelasan sikap PDI Perjuangan (PDIP) menyusul munculnya tudingan dari BEM Bersatu terkait kehadiran Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jazilul menilai, status PDIP sebagai “partai (Penyeimbang) hingga kini masih terlihat abu-abu dan membingungkan.
Menurutnya, publik menangkap kesan bahwa posisi PDIP tidak tegas karena adanya perbedaan antara pernyataan dan realita di lapangan.
“Belum (jelas), karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham,” ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menanggapi pembelaan PDIP yang menyatakan kehadiran Andi Widjajanto tidak merepresentasikan instruksi partai, Jazilul menegaskan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan internal PDIP.
Namun, ia menekankan pentingnya integritas politik dalam bersikap.
“Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP, ya. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B,” tegasnya.
Jazilul berharap PDIP segera memberikan kepastian posisi politiknya. Baginya, ketegasan sikap sangat diperlukan agar roda pemerintahan dan dinamika politik nasional dapat bergerak secara transparan dan terukur. (uda)
Suara.com partner Jambiseru.com
