MERANGIN, Jambiseru.com – Komisi III DPRD Kabupaten Merangin sarankan agar aset kebun sawit milik Pemkab Merangin dipihak ketigakan. Hal ini dilakukan, guna mencegah terjadinya penjarahan seperti yang dikeluhkan Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin.
Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Merangin, As’ari Elwakas, akibat penjarahan tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan mengalami penurunan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka kaan terus menggerus pendapatan daerah.
“Awal tahun 2023 ini sudah kita bahas tentang aset perkebunan sawit tersebut, Kabag Kerjasama juga hadir pada waktu itu. Kita sarankan untuk di pihak ketigakan, supaya aset ini bisa dikelola dengan baik,” katanya, saat ditemui usai mengikuti acara di kantor Bappeda Merangin, Selasa (14/2/2023).
Ditambahkan As’ari, jika aset perkebunan sawit itu dikelola dengan baik, maka bisa menghasilkan PAD dengan maksimal. Dengan dikelola pihak ketiga, maka pengelolaan kebun sawit tersebut diharapkan akan lebih maksimal dari saat ini.
“Sampai hari ini kita masih memantau, kemaren sudah ada yang mengajukan dan saya sarankan koordinasi dengan Kabag Kerjasama Setda Merangin. Mengingat aset tersebut merupakan sumber PAD,”ujarnya.
Kendati demikian, Politisi dari Partai Demokrat itu mengungkapkan kalau pihaknya saat ini masih mengkaji terkait pengelolaan pihak ketiga. Akan dilakukan pembahasan dengan pihak ketiga yang akan mengelola.
“Dari target PAD tersebut, berapa mereka (pihak ketiga-red) mampu untuk memenuhi target. Jika menguntungkan daerah kita kontrakan, jika tidak kita pending dulu,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kebun sawit milik Pemkab Merangin yang sering dijarah tersebut terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat. Luas kebun sawit tersebut yaitu 8 hektar dan sudah berusia 17 tahun.(edo)
