Jambi Seru – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai menyoroti masalah kebocoran data penduduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPR minta KPU waspadai adanya jual beli data.
Hal itu disampaika oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Politisi PKS tersebut meminta agar KPU bisa mengantisipasi jual beli data oleh para peretas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menyoroti kegandaan data perihal partai politik dan Pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU.
“Tetap harus dikawal terkait dengan proses pendaftaran kita yang kemarin, wabil khusus terkait kegandaan. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker-hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses kerja keras partai-partai untuk melakukan rekrutmen,” ucap Mardani, Senin (12/9/2022).
Mardani mengusulkan, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, agar ke depan KPU bisa lebih intens melakukan komunikasi dengan partai politik (parpol) secara proaktif untuk membangun kaderisasi yang baik.
“Karena kalau Cuma pada hari H atau terakhir, itu Sipol dihidupkan tapi tidak ada updating-nya itu sangat mungkin. Tapi kalau diminta setiap parpol memang berat, per tahun melakukan updating dan itu sifatnya sukarela tapi kita bisa lihat mereka yang rajin pasti akan melakukan update,” tuturnya.
Mardani mengingatkan sekali lagi agar para penyelenggara Pemilu benar-benar dapat melindungi data dari kebocoran atau pencurian.
“Nah maling pemilu lebih pandai ketimbang penyelenggara ataupun pelaksana atau pemain pemilu. Mereka banyak mempermainkan, itu kewaspadaan-kewaspadaan,” kata Mardani.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berpesan ke Bjorka, hacker pembobol data 1,3 miliar nomor SIM, agar tidak melakukan akses ilegal.
“Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access,” ujar Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptyika) kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika ada kebocoran data. Sebab data pribadi itu melekat di masyarakat. Lebih lagi masyarakat memberikan data itu karena mereka menggunakan sebuah layanan.
“Makanya tadi, jangan sampai masyarakat dong. Jadi mereka justru menyerang masyarakat sebenarnya. Kalau (mau) mempermalukan itu, mempermalukan cara yang lain dong. Jangan menyebarkan data ke masyarakat,” paparnya.
Semuel mengatakan, saat ini Indonesia sedang membangun ruang digital. Ia mengingatkan kalau peralihan ini sedang diperbaiki demi memberikan kemajuan ke masyarakat.
“Makanya kami tekankan sekali, yaitu para penyedia layanan yang mengumpulkan data pribadi. Bagi yang hack, pastinya ya kamu akan berhadapan dengan hukum, bukan dengan saya. Ketika masyarakat yang dirugikan, kamu berhadapan dengan hukum. Tadi saya sudah mengundang Cyber Crime (Polri) untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
