MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menilai retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 sebagai titik penting untuk menegaskan kembali arah dan tanggung jawab pimpinan legislatif daerah.
Retret yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional di Akademi Militer Magelang pada 15 – 19 April itu diikuti ratusan Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Forum tersebut dirancang sebagai ruang konsolidasi pemikiran sekaligus penguatan peran strategis DPRD dalam pembangunan nasional.
“Ini bukan sekadar pertemuan formal. Ini adalah ruang pembelajaran sekaligus penyamaan arah, agar kita sebagai pimpinan DPRD memiliki perspektif yang sama dalam melihat tantangan pembangunan,” kata Aidi Hatta.
Aidi Hatta mengatakan, dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kekuatan negara sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di daerah. Integritas dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, kata dia,menjadi fondasi utama.
Menurutnya,arahan tersebut menjadi pengingat sekaligus dorongan moral bagi DPRD untuk meningkatkan kualitas kerja.
“Pesan Presiden sangat jelas, kita tidak boleh bekerja setengah hati. Kita harus memastikan bahwa kehadiran DPRD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” sampainya.
Aidi menegaskan bahwa tantangan ke depan menuntut DPRD untuk tidak lagi terjebak dalam rutinitas administratif semata.
“Kita harus keluar dari pola kerja yang monoton. DPRD harus lebih responsif, lebih adaptif, dan mampu membaca kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Selama lima hari, peserta mendapatkan materi strategis mulai dari relasi legislatif dan eksekutif, ketahanan pangan, hingga isu geopolitik dan penguatan ideologi. Namun, menurut Aidi, esensi utama dari seluruh pembekalan tersebut terletak pada implementasi.
“Semua materi yang kita terima sangat baik. Tapi tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kita menerapkannya di daerah. Di situlah ukuran keberhasilan kita,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan publik.
“Kita harus berani mengambil peran. DPRD tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Aidi menyebut bahwa sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif.
“Kebijakan pusat harus kita terjemahkan dengan baik di daerah. Jangan sampai ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan,” ucapnya.
Aidi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPRD sangat ditentukan oleh kinerja nyata, bukan sekadar wacana.
“Masyarakat tidak butuh janji. Masyarakat butuh bukti. Dan itu yang harus kita jawab setelah kembali dari retret ini,” katanya.
Ia berharap retret KPPD 2026 menjadi momentum perubahan bagi seluruh pimpinan DPRD di Indonesia, khususnya di Muaro Jambi.
“Kita harus membawa semangat baru. Bukan hanya semangat, tapi juga langkah konkret. Karena pada akhirnya, yang dinilai adalah hasil kerja kita di tengah masyarakat,” tutupnya. (red)
