JAMBI, Jambiseru.com – Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jambi dari Fraksi NasDem, Sy Fasha, berbicara banyak hal kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi XII DPR RI dengan Kementerian ESDM yang digelar di ruang pertemuan DPR RI di Senayan, Selasa (11/11).
Dalam kesempatan itu, walikota Jambi periode 2013-2023, tak hanya bicara soal Jambi saja, akan tetapi menyampaikan terkait temuannya saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XII ke Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.
Menurut Fasha, ada beberapa hal yang menurutnya sangat penting untuk diperhatikan oleh Kementerian ESDM ke depannya. Isi Papua, sebut Fasha, jangan hanya soal freeport saja, akan tetapi ada hal lain yang membutuhkan perhatian bersama.
“Dari hasil Kunker kami ke sana, ternyata di Papua Barat sana, di Blok Tangguh dan Blok Masela, potensi gasnya luar biasa besar. Ada 4 perusahaan Migas yang beroperasi di sana,’’ ujar Fasha.
Empat perusahaan itu, sebutnya, yakni British Petroleum (BP), Genting Kasuari, Pertamina EP dan ada Petrogas. Satu hari mereka itu mengeksploitasi 4.000 mm.
“Ini sangat luar biasa, Pak Menteri. Namun demikian, 4.000 MM ini, kebanyakan diekspor ke luar. Hanya Pertamina EP dan Petrogas yang untuk dalam. Tetapi BP Tangguh ini dan Genting ini diekspor keluar. Kalau ini dimanfaatkan untuk pemakaian lokal, maka kita tidak akan lagi kesulitan terkait permasalahan gas. Itu permasalahan yang pertama,’’ jelas Fasha.
Selanjutnya, sebut Ketua DPW NasDem Provinsi Jambi itu, satu pun dari empat pelaku usaha di sana, belum ada yang mengeluarkan PI 10%. Ironisnya, Bupati Teluk Bintuni itu mengeluarkan dana APBD 50 miliar rupiah setiap tahun untuk membiayai genset untuk listrik di sana.
“Harusnya ini bisa dihandle mungkin oleh BP Tangguh, Genting, ya. Kemudian Pemkab Teluk Bintuni juga mengeluarkan 92 miliar rupiah per tahun untuk mencetak, memberikan pelatihan SDM, pendidikan vokasi kepada anak-anak Papua. Tapi kecil yang diakomodir, diadopsi oleh BP Tangguh dan Genting. Tidak ada keberpihakan perusahaan-perusahaan ini terhadap masyarakat Papua,’’ katranya.
“Pak Menteri, 10% PI mereka itu lebih kurang 400 MM, Pak. 400 MM kalau dikelola oleh BUMD mereka, itu semua jalan disana bisa dicor pakai emas. Jadi isu freeport bisa beralih, tidak lagi orang sibuk dengan freeport saja,’’ tambahnya.
Bahkan, kata Fasha, ia mempertanyakan kepada Pemkab setempat terkait PI 10% ini kapan akan dicairkan, mereka mengatakan, akan dicairkan 10 tahun lagi.
“Jadi tolong Pak Menteri. Di sini ada Pak Joksis (Djoko Siswanto) juga dari SKK Migas, karena begitu kami tanyakan dengan mereka, mereka mengatakan bahwasannya PI akan dikeluarkan 10 tahun lagi. Kami tanyakan, kapan anda POD? Sudah lama POD-nya. Undang-undang mengatakan, PP mengatakan, Permennya Pak Menteri juga mengatakan bahwa PI dikeluarkan setelah POD pertama. Tapi itu nonsens tidak ada sama sekali,’’ sebut Fasha.
“Tolong Pak Menteri, saya bukan orang Papua, saya orang Jambi, tapi saya peduli dengan Papua. Tolong Pak Joksis, Karena mereka menyerahkan kepada SKK Migas. Semua dikatakan ini SKK Migas,’’ tambahnya.
Nanti, sebut Fasha, Komisi XII akan undangan para pihak tersebut RDP di DPR RI. Termasuk gubernur dan bupatinya itu.
Terkait hal lainnya, sebut Fasha, ini juga terjadi di Papua dan juga beberapa daerah lainnya di Indonesia. Terkait kebutuhan listrik. Di sana (Papua, red) itu ada daerah 4T, bukan lagi 3T. Tertinggal, Terpencil, Terjauh, dan tak tentu nasibnya.
“Jadi mereka butuh listrik pak menteri. Saat ini mereka pakai petromaks untuk penerangan, yang main pompa itu. Tapi PLN jangan dipaksa pasang kesana kasihan, karena satu kampung cuma 10 rumah, mau pasang jaringan terlalu mahal. Kami menyarankan pakai PLTS saja tapi jangan yang regional, per rumah tangga saja rooftop. Mungkin Pak Menteri perlu anggarkan bantuan saja, bantuan untuk tenaga surya rooftop yang hanya 450 Watt saja Pak Menteri.
Jadi daripada kita paksa PLN, nggak mampu PLN, Pak Menteri. Dan ini banyak, di tempat kami Jambi juga ada, di Kalimantan juga, yang butuh, yang daerah 4T ini tadi, butuh PLTS. Ini harapan kami, semoga persoalan ini segera teratisi,’’ pungkas Fasha. (red)
