Jambiseru.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), ternyata sudah memberi sinyal terkait pencopotan dua kapolda terkait kerumunan massa pada acara Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta.
Bahkan, sinyal itu disampaikan Jokowi pada saat rapat terbatas (ratas) jajaran tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 16 November 2020 pagi (beberapa jam sebelum pencopotan dua Kapolda terkait keramaian di Petamburan).
Video tanggapan Jokowi terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) itu, bahkan diposting oleh Sekretariat Presiden di akun youtube resmi Setpres, Sekretariat Presiden (link https://www.youtube.com/channel/UC_m_NBgf7ieJBHzb6vvJC5A ).
Pada di deskripsi video youtube chanel itu, dijelaskan bahwa Presiden menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.
Masih di deskripsi video, dituliskan, presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini kebal terhadap virus corona.
Jokowi juga meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.
“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.
Ia menilai, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.
“Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Presiden.
Sampaikan Data Pandemi
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.
Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.
Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.
“Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan mereka selama berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19 dan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka.
“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” ucapnya.
Beberapa jam kemudian, Kapolri mengumumkan pencopotan dua Kapolda dengan alasan tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol Kesehatan.
Kedua Kapolda yang dicopot itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.
Pencopotan kedua kapolda tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (16/11/2020) siang, beberapa jam setelah rantas petinggi negara.
Posisi Kapolda Metro Jaya, digantikan Irjen Pol Mohammad Fadil Imran. Sedangkan jabatan Kapolda Jawa Barat digantikan, Irjen Pol Ahmad Dofiri.
Tak Cukup Hanya Copot Dua Kapolda
Setelah dua Kapolda dicopot, ternyata kasus keramaian di Petamburan berbuntut panjang.
Sehari setelahnya, Gubernur Jambi Anies Baswedan dipanggil Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Itu terkait kerumunan massa di acara HRS di Petamburan.
Anies diperiksa hingga berjam-jam, sampai akhirnya keluar dari Mabes Polri usai Magrib.
Sementara, HRS sudah dikenai denda akibat pelanggaran protokol Covid-19 itu.
Hingga kini, polemik HRS, pencopotan dua Kapolda dan pelanggaran Prokes ini, masih jadi bahasan di dunia maya maupun dunia nyata.
Ada yang pro dan ada pula yang kontra.
Pernikahan Najwa Shihab Rizieq Berujung Masalah
Pernikahan Najwa Shihab berujung masalah. Terbaru, Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus kerumunan massa di acara pernikahan Najwa Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.
Setelah sebelumnya penyidik memeriksa sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, hari ini polisi memanggil seluruh panitia acara pernikahan putri dari Habib Rizieq Syihab itu. Tak hanya itu, saksi pernikahan pun turut diperiksa.
“Iya, dijadwalkan seperti itu, panitia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa (17/11/2020) malam.
Sayangnya, Yustri tidak mau merinci terkait jumlah panitia pernikahan yang telah dipanggil pihaknya. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu hanya menyebutkan selain panitia penyelenggara acara, pihaknya akan memanggil beberapa tamu yang turut hadir di acara tersebut.
“Nanti akan bertambah lagi sama panitianya. Panitia-panitia, kayak yang bikin tendanya siapa, terus juga tamu-tamunya ada beberapa yang ini diundang untuk klarifikasi,” jelas Yusri. ( Baca Selengkapnya )(*)
Baca Berita Jambi Seru Lainnya :
Mulai Panitia Hingga Saksi Pernikahan Najwa Shihab Diperiksa Polisi
Anies Baswedan Dicecar 33 Pertanyaan oleh Penyidik
Mulai Panitia Hingga Saksi Pernikahan Najwa Shihab Diperiksa Polisi
