JAMBISERU.COM – Defisit Kasda yang terjadi di Kabupaten Batanghari menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari. Ini terjadi, lantaran ada beban pemkab yang harus dibayarkan. Dewan minta Bupati Batanghari, Syahirsyah tanggung jawab.
Dikatakan Wakil Ketua DPRD Batanghari, Ilhamuddin, ketika penundaan bayar ini menjadi hutang, jangan sampai menjadi beban pada APBD 2021 yang akan berjalan saat ini.
“Jangan sampai penundaan pembayaran yang menjadi hutang saat ini, menggerus APBD 2021 karena akan mengganggu rencana pembangunan Kabupaten Batanghari,” kata Ilhamuddin, Selasa (5/1/2020).
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Patoni. Menurutnya, harus dilakukan audit antara Bupati lama dan Bupati baru. Jangan sampai hutang Bupati lama dibayarkan oleh Bupati yang baru.
“Jangan sampai hutang yang ada saat ini tetumpuk ke kanti, hutang kanti awak yang bayarnyo. Macam mano kito ke depannyo kalau selalu macam ko,” ujar Ketua Komisi I Patoni.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin. Ia mengatakan, yang menjadi tunda bayar pada Tahun 2020 kemarin tidak akan mengganggu anggaran 2021.
“Kita sudah sepekat secara bersama tidak akan membebani APBD 2021,” kata Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin. (riz)
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Opini : Track Record Bicara, FPI Ormas Brutal Juga GPK
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Serapan PAD Lemah Penyebab Kasda Batanghari Defisit
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Pastikan Kondisi Vaksin Aman, Kapolda Jambi Lakukan Pengecekan
