Lebih lanjut, Ahmad Fadil menyatakan bahwa Raja Malaysia juga menyebut pengajuan pemerintah soal pencabutan Aturan Darurat pada 21 Juli dilakukan secara terburu-buru dan tidak melalui parlemen.
“Yang di-Pertuan Agong merasa bahwa pencabutan Aturan (Darurat) tergesa-gesa dan pernyataan yang bertentangan dan membingungkan yang disampaikan di parlemen tidak menghormati prinsip penegakan hukum. Itu juga tidak menghormati fungsi dan wewenang Yang Mulai sebagai kepala negara, seperti diabadikan dalam Konstitusi Federal,” tegasnya. (tra)
Sumber: detik.com
