Jambiseru.com – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai praktik demonstrasi berbayar merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Menurutnya, aksi yang digerakkan oleh pihak tertentu dengan memberikan imbalan kepada massa berpotensi menciptakan opini publik yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Jamiluddin merespons mencuatnya pengakuan mahasiswa BEM Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang dari Wakil Presiden saat menjadi sorotan publik. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
“Demonstrasi bayaran tentu merusak demokrasi. Sebab, mereka demonstrasi bukan karena ingin menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya, tetapi untuk menyuarakan kepentingan pihak yang membayarnya,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (26/6/2026).
Menurut dia, praktik tersebut menunjukkan adanya pihak yang memperalat massa demi mewujudkan kepentingannya sendiri. Bahkan, demonstran yang dibayar kerap diminta menyerang atau memaki individu maupun lembaga tertentu untuk membentuk persepsi publik.
Baca Selengkapnya di Suara.com Media Partner Jambiseru.com
