Fahri : Pilkada Ditunda, Berbahaya Bagi Pemerintah

Fahri : Pilkada Ditunda, Berbahaya Bagi Pemerintah

Jambiseru.com – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah setuju dengan langkah Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada 270 daerah secara serentak, 9 Desember 2020.

Menurut Fahri, jika legitimasi sudah hilang justru akan sangat berbahaya bagi pemerintah.

“Pilkada adalah momentum untuk tetap mempertahankan legitimasi pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Karena menurut dia, jika legitimasi sudah hilang maka sangat berbahaya,” kata Fahri di Jakarta, Rabu (23/9/2020), seperti dilansir Siberindo.co (media partner Jambiseru.com).

Baca Juga : Peralihan Musim, BMKG Jambi – Waspadai Hujan Lebat Sampai Bulan Oktober 2020

Menurut dia, saat ini selain krisis ekonomi dan kesehatan, yang paling berbahaya juga adalah krisis legitimasi. Yakni baik terhadap pemerintah pusat hingga daerah.

Justru yang dia lihat, legitimasi pemerintah dari pusat hingga daerah saat sedang diuji. Lalu saat masyarakat ingin membangun legitimasi lewat pilkada, tetapi justru diundur, maka menurutnya langkah tersebut sangat berbahaya.

“Lalu kemudian mau narik ke belakang, menghentikan transfer legitimasi yang akan habis pada bulan Januari (2021) nanti, yang apabila 270 daerah ini legitimasinya hilang, chaos akan terjadi di daerah,” tambahnya.

Baca Juga : Lihat Dinar Candy Tampil Vulgar, Ini Reaksi Deddy

Sebenarnya, kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini, saat krisis ekonomi dan kesehatan ini melanda akibat virus corona atau Covid-19, maka yang bisa menyelematkan adalah legitimasi pemerintah. Bahkan menurutnya, jika legitimasi terhadap penguasa itu kuat maka rakyat diajak untuk sejenak susah pun akan ikut. Dengan begitu, ia yakin krisis kesehatan dan ekonomi saat ini bisa dilalui.

“Sebab kalau kita masih punya kekuasaan yang legitimate, kita masih bisa menghadapi krisis kesehatan kita bisa menghadapi krisis ekonomi. Pemimpin kita yang legitimate itu bisa mengajak kita untuk hidup miskin bareng, makan dari hutan kita kembali ke nature. Tapi sekali kita kehilangan basis legitimasi itu berbahaya sekali,” jelasnya.

Jika opsi ditunda seperti banyak desakan itu, maka kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Bisa dari pimpinan di daerah itu atau dari pihak lain yang ditunjuk pemerintah pusat. Namun Fahri mengatakan, penunjukan pelaksana tidak akan menjadi solusi dan tetap akan berbuntut chaos. Karena dimasa pandemi Covid-19 saat ini, pemimpin yang definitif lah yang bisa menjalankannya.(*)

Sumber : Siberindo.co

Penelusuran terkait :
pilkada 2020
berita pilkada 2020 terbaru
politik pilkada
pilkada serentak
dasar hukum pilkada
berita pilkada 2020 hari ini
pilkada jatim
daerah (pilkada 2020)
pilkada jambi