Puan : Presiden Akan Datang Harus Lanjutkan IKN

Puan Maharani Ingin Pinjaman Online
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Ist)

Jambi Seru – Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur, pada Rabu 22 Juni 2022 lalu.

Puan bersama Jokowi dan sejumlah menteri melihat perkembangan proyek pembangunan ibu kota negara baru tersebut. Kunjungan kerja Jokowi bersama Puan turut mengajak sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional.

Dalam sesi wawancara dengan pemred salah satu TV nasional, Puan dimintai tanggapan mengenai kekhawatiran sejumlah kalangan soal pembangunan IKN Nusantara tidak akan berlanjut setelah ada pergantian presiden.

Bacaan Lainnya

Puan pun menyatakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah menegaskan pembangunan ibu kota negara baru harus dilaksanakan hingga tahun 2045.

“UU IKN sudah disahkan di DPR artinya sudah ada panduan hukum (presiden yang akan datang) harus meneruskan atau melanjutkan IKN ke depan,” kata Puan. Tak hanya itu, UU IKN juga sudah mengatur pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara multiyears sebab diprediksi megaproyek itu akan memakan waktu selama 23 tahun.

Puan menyebut, masalah anggaran pembangunan IKN Nusantara pun sudah dipersiapkan dengan matang.

“Anggaran sudah disiapkan di APBN bahwa kegiatan ini akan dilakukan multiyears. Maka DPR sudah berkoordinasi melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya itu bisa merealisasikannya,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Sehingga ketika ada pergantian tampuk kepresidenan, Insya Allah IKN masih tetap bisa berjalan sambil menunggu presiden yang akan dilantik,” imbuh Puan.

Menurutnya, visi pemerintahan untuk pembangunan IKN Nusantara sudah jelas. Puan menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mendukung visi pembangunan ibu kota negara baru. Ia berjanji akan terus mengawal pembangunan IKN Nusantara sebagai bentuk pengawasan DPR RI.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyatakan akan secara berkala datang ke IKN Nusantara untuk mengecek perkembangan pembangunan.

“Karena APBN yang akan membiayai pembangunan kawasan inti IKN sehingga sebagai perwakilan rakyat kami punya kewajiban mengawal. Dan kami percaya ini bukan hanya sekadar proyek imajinasi tapi proyek pemerataan di Indonesia. Sehingga pembangunan bukan hanya di Jawa saja, tapi juga termasuk di Kalimantan,” sambung cucu Proklamator RI Bung Karno itu. (nas)

Sumber: Suaracom (partner Jambiserucom)

Pos terkait