DPRD Muaro Jambi Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

dprd muaro jambi
DPRD Muaro Jambi setujui Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018. Foto: Uda/Jambiseru.com

JAMBISERU.COM, Sengeti – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan/Persetujuan Dewan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.

BACA JUGA: Hama Tikus dan Ulat Grayak Resahkan Petani di Muaro Jambi

Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Muaro Jambi, dan dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Salma Mahir, didampingi Wakil Ketua I, Edison, dan Wakil Ketua II, Amirudin. Paripurna juga dihadiri Bupati Muaro Jambi Masnah Busro, Sekda Muaro Jambi M Fadhil Arief serta para kepala OPD, Camat dan para anggota DPRD Muaro Jambi.

Bacaan Lainnya

Selain itu, DPRD Muarojambi melalui juru bicaranya Kamaludin Havis menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018, yang mencakup laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca arus kas dan cakupan substansial dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Pada prinsipnya semuanya sudah sesuai dengan hasil BPK RI yaitu hasil audit yang sebenarnya. Ranperda ini juga sudah dilakukan pembahasan secara bersama-sama dengan OPD terkait,” sampainya.

Dilanjutkan Havis, bahwa setelah melewati proses sesuai aturan, DPRD Muarojambi memutuskan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Saya selaku juru bicara Pansus menyampaikan Ranperda ini segera kita ajukan ke provinsi untuk dievaluasi provinsi kemudian juga hari ini kita ambil keputusan untuk ditetapkan dari Rancangan peraturan daerah akan diambil keputusan bersama menjadi Peraturan Daerah(Perda),” pungkas Havis.

BACA JUGA: Pejabat Muaro Jambi Kesal, Paripurna Molor Hingga 4,5 Jam

Di akhir acara dilakukan penandatangan berita acara pengesahan Ranperda untuk menjadi Perda. Selanjutnya Ranperda ini akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi.(uda)

Pos terkait