Jambi Seru – Dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan pada Kartu Prakerja. Akibat kejanggalan tersebut, sebabkan negara boros Rp 289 miliar. Temuan tersebut terjadi di sepanjang tahun 2021.
Masih berdasarkan temuan BPK tersebut, diketahui ada 119.494 peserta program Kartu Prakerja dinilai tak tepat sasaran. Mereka dikatakan tak tepat sasaran lantaran sudah bekerja dan memiliki gaji diatas Rp 3,5 juta.
Temuan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun saat membacakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (24/5/2022).
“Bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran,” kata Isma.
Menurut Isma sebanyak 119 ribu peserta yang menerima paket bantuan sosial akibat Covid-19 ternyata memiliki gaji atau upaha diatas Rp3,5 juta perbulan.
“Karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta,” katanya.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan permasalahan lainnya seperti halnya alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasarananya yang belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai.
Seperti halnya memperhatikan perkembangan kondisi atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir, serta kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga lain yang terlibat.
