UN Dihapus 2020 Buntut Corona, Ini Kata Presiden Jokowi

  • Whatsapp
Presiden RI, Joko Widodo. (Ist)
Presiden RI, Joko Widodo. (Ist)

UN Dihapus 2020 Buntut Corona, Ini Kata Presiden Jokowi

Jambiseru.com – Meluasnya wabah virus Corona, juga berdampak pada pelaksanaan Ujian Nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi), memutuskan untuk mengapus pelaksanaan UN tahun 2020. Ini dilakukan guna mencegah penyebaran Virus Corona.

Bacaan Lainnya

Baca JugaBumi Perkemahan Sungai Gelam, Direncanakan Jadi Karantina Covid-19 Jambi

“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Jubir Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, dilansir Detikcom, Selasa (24/3/2020).

Kebijakan ini diambil, sebagai salah satu sistem respon terhadap wabah Covid-19. Pemerintah lebih mengutamakan kesehataan masyarakatnya. Beberapa respon Covin-19 yang diterapkan pemerintah yaitu menyelamatkan kesehatan masyarakat, daya tahan sosial dan dunia usaha.

“Peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference,” kata Fadjroel.

UN 2020 ditiadakan di tingkat SD, SMP, SMA, serta MI, Mts, dan MA. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

“Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI),” kata Fadjroel.

Keputusan peniadaan UN tingkat SD, SMP, dan SMA ini sebelumnya sudah dibahas antara Mendikbud Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR yang membidangi isu pendidikan. Rapat antara Nadiem dan Komisi X digelar secara virtual, Senin (23/3).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

Baca JugaPemerintah Berikan Keringanan Cicilan Kendaraan Selama Setahun

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar Huda. (tra)

Pos terkait