Kebijakan Nadiem Makarim Dikritik, Tak Semua Orang Bisa Nonton TV
JAMBISERU.COM – Selama pandemi Corona beberapa bulan terakhir, proses belajar mengajar di sekolah diliburkan. Sebagai gantinya, menteri pendidikan menerapkan kebijakan baru. Kebijakan tersebut berupa bejalar di rumah.
Baca Juga : 1 Lagi Pasien Positif Corona Batanghari Jambi Bertambah
Untuk penerapan proses belajar tersebut, kemendikbud menggandeng TVRI untuk mendukung kebijakan tersebut.
Namun sayangnya, kebijakan tersebut dirasa DPR belum tepat. Pasalnya tak semua orang bisa menonton televisi. Karena ada beberapa daerah yang cukup sulit untuk menonton TVRI.
Seperti yang dikatakan Anggota Komisi X Fraksi Gerindra, Ali Zamroni, kalau di daerahnya Provinsi Banten, belum dapat mengakses siaran TVRI secara langsung.
Kata dia, sejumlah keluarga harus menggunakan parabola agar mendapatkan siaran dari TVRI. Untuk itu, ia berharap Mendikbud Nadiem Makarim dapat mengupayakan agar jaringan siaran TVRI semakin luas.
“Ada satu kendala besar Mas Menteri, bahwa Provinsi Banten yang notabenenya berbatasan langsung dengan ibu kota ini, ternyata belum mempunyai stasiun perwakilan TVRI, sehingga ini menjadi salah satu kendala karena banyak sekali masyarakat di dapil kami,” kata Ali dalam raker dengan Nadiem, Rabu (20/5).
“Hanya untuk melihat TVRI saja harus menggunakan parabola tentu ini menjadi catatan Mas Menteri, semoga ke depan bisa diusahakan supaya Provinsi Banten bisa ada perwakilan TVRI,” sambungnya.
Apalagi, kata dia, selama kebijakan belajar di rumah berlangsung, terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait sistem belajar melalui media daring.
Untuk itu, ia berharap Mendikbud dapat memikirkan strategi untuk memperbaiki sistem belajar di rumah.
“Mas Menteri ini bukan sesuatu hal yang baru sampai bulan ketiga ini banyak sekali masyarakat yang cukup mengeluhkan tentang sistem belajar daring atau dalam jaringan. Ini jadi hal yang harus kita pikiran bersama bagaimana ke depan seperti ini harus bisa dilaksanakan tanpa ada keluhan-keluhan masyarakat,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Nadiem tak menjawab pertanyaan yang disampaikan Ali dan akan dijawab secara tertulis. Dalam rapat, Nadiem hanya menjelaskan mengenai realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp 5 triliun.
Baca Juga : Pasien Positif Corona di Tanjab Barat Bertambah 3 Orang, Ini Alamatnya
“Jadi dari total saat ini yang memang berdasarkan perppu dan kebutuhan pemerintah pusat untuk memotong anggaran sebesar Rp 5 triliun. Walaupun ini sangat berat kami melakukannya, tapi untuk kebaikan seluruh inisiatif COVID dari pusat,” kata Nadiem. (tra)
