Penerimaan CPNS Kembali Dibuka Pemerintah Tahun Ini, Dua Kriteria Ini Diprioritaskan

biro pers sekretariat presiden
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar.Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

JAKARTA, Jambiseru.com – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kembali dibuka pemerintah tahun ini. Totalnya mencapai 1.030.751 orang.

Dari jumlah tersebut, terdiri dari ASN dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah pusat juga sudah menetapkan jika ada dua kriteria yang akan menjadi prioritas, yaitu fresh graduate dan pegawai honor atau Non ASN yang sudah lama mengabdi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan memberikan peluang bagi Fresh Graduate, namun mengutamakan yang memiliki kemampuan digital. Hal ini dilakukan agar PNS memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Bacaan Lainnya

“Nantinya, fresh graduate ini akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang dibutuhkan kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi rekrutmen 2023 mengakomodasi teman-teman non-ASN yang sudah proses mengabdi kepada negara, serta teman-teman fresh graduate,” kata Azwar Anas di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menteri Azwar Anas juga mengungapkan, jika pihaknya saat ini tengah melakukan proses finalisasi terkait jumlah kebutuhan atau formasi. Baik itu di setiap kementrian, lembaga dan juga daerah. Proses ini dilakukan sembari memvalidasi usulan yang disampaikan ke Kemenpan RB.

“Kami masih memaksimalkan validasi usulan dari kementrian, lembaga dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ujarnya.

Dijelaskan Azwar Anas, jika usulan yang disampaikan oleh pihak kementrian, lembaga dan daerah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Seluruh usulan tersebut saat ini tengah dilakukan validasi.

Dari 1.030.751 formasi yang ditetapkan, nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian. Sebanyak 46.666 formasi untuk pemerintah pusat atau kementrian, lalu 943.373 untuk pemerintah daerah dan 6.259 formasi untuk sekolah kedinasan.

Pos terkait