Fungsi KTP Juga Bakal Jadi NPWP Pribadi

Fungsi KTP Juga Bakal Jadi NPWP
Ilustrasi. Foto: Istimewa

Jambiseru.com – Dalam waktu dekat, fungsi KTP juga bakal menjadi NPWP pribadi. Kebijakan ini berlaku, sebagai upaya pemerintah dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan.

Dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, jika pihaknya bersama DPR RI telah menyepakati poin-poin dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Baca Juga : Sebanyak 10 Pasangan Mesum Terjaring Razia di Hotel

Dalam RUU itu, terdapat poin yang menyatakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP akan menjadi NPWP orang pribadi.

Dengan kata lain, KTP juga bisa difungsikan sebagai NPWP pribadi setelah RUU tersebut disahkan.

“Kami memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, melalui implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP untuk Wajib Pajak orang pribadi, memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional, dan memperkenalkan ketentuan mengenai tarif PPN final,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, seperti ditulis Minggu (3/10/2021).

Menurut Sri Mulyani perluasan basis pajak sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, juga akan dapat diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak.

Kemudian, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Pemerintah meyakini bahwa RUU yang merupakan produk bersama Pemerintah dan DPR yang telah mendapat berbagai masukan dari berbagai kalangan.

Hal ini, akan memberikan manfaat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel untuk menjaga kepentingan Indonesia hari ini dan ke depan.

“Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU tersebut diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, RUU HUP merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan dan ini bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju, yaitu Indonesia yang ekonomi untuk tetap maju dan berkelanjutan, dengan pemerataan dan inklusivitas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Jambi Berita Terkini, Indonesia Terbaru, dan entertainment film yang tayang di web Jambiseru.com, juga tayang di medsos Jambi Seru.

Pos terkait

hut ri hut tanjabar banner pln