Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Tolak ‘Monster’ Dinasti

aksi bagi bagi topeng oleh puluhan mahasiswa dan masyarakat jambi sebagai wujud tolak 'monster' dinasti.
Aksi bagi bagi topeng oleh puluhan mahasiswa dan masyarakat Jambi sebagai wujud tolak 'monster' dinasti.Foto : Azhari

JAMBI, Jambiseru.com – Puluhan mahasiswa dan masyarakat Jambi yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan masyarakat Jambi (Gemas Raja), membagikan ratusan topeng di depan Gedung Fisipol Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi di Jalan Kolonel Abunjani, RT 25, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, Rabu (20/12/2023).

Baik mahasiswa dan mahasiswi, mereka turun ke jalan di depan kampus untuk membagikan topeng-topeng dan stiker jaga demokrasi, tolak politik dinasti dan tolak pelanggaran HAM.

“Aksi kali ini, kita bagi-bagi topeng kepada masyarakat, yang diartikan menolak monster dinasti,” ungkap Presiden BEM Universitas Nurdin Hamzah (UNH), Rio Jodiansyah, Rabu (20/12/2023).

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui, katanya, Indonesia bentuknya tidak seperti kerajaan tetapi bentuknya demokrasi.

“Topeng ini untuk mengisyaratkan simbol ketegasan, bahwa untuk kekuasaan itu tidak boleh diambil,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, hingga saat ini pelanggaran HAM masih belum tuntas juga.

“Maka dari itu kami aliansi gerakan mahasiswa dan masyarakat Jambi untuk menyuarakan hal itu. Sudah lama Indonesia merdeka, tapi belum ada penyelesaian pelanggaran HAM,” tandas Rio.

Sementara Syamsuddin Dekan Fisipol UNH yang ikut berorasi menambahkan, sebenarnya terkait demokrasi banyak yang mengatakan mengalami kemunduran.

“Artinya, ketika 1998 itu sudah diwacanakan demokrasi bebas, tapi sekarang sepertinya mau kembali ke orde baru,” tuturnya.

Menurutnya, pandangan dari masyarakat dan mahasiswa serta akademisi juga melihat seperti itu.

“Jadi kebebasan yang dipertanyakan masyarakat sudah melewati, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Biasanya akan menjadi formalitas saja,’ imbuhnya.

“Oleh karena itu saat ini mengalami kemunduran dan tidak baik-baik saja, terutama masalah pelanggaran HAM,” tandas Syamsuddin. (ari)

Pos terkait