Mahasiswa Batanghari Serukan Soal Kemacetan dan Tingginya Harga Minyak Goreng

Mahasiswa Batanghari Serukan Soal Kemacetan dan Tingginya Harga Minyak Goreng
Aksi unjuk rasa di Batanghari.Foto: Rizki/Jambiseru.com

Jambi Seru – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batanghari mengepung gedung DPRD Batanghari. Mereka melakukan aksi unjuk rasa, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait tingginya harga minyak goreng dan kemacetan yang disebabkan oleh truk angkutan batu bara.

Baca juga: Harga Sawit Hari Ini

Kedatangan aliansi mahasiswa Batanghari tersebut langsung disambut oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin dengan didampingi oleh Wakil Ketua II dan anggota dewan lainnya. Aksi unjuk rasa ini mendapat penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang menyuarakan suara hati rakyat.

“Saya beserta rekan-rekan DPR lainnya sangat mengapresiasi sitinggi-tingginya atas kirtisi dan juga perhatian adik-adik mahasiswa di Batanghari atas dinamika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini,” ungkap Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Senin (11/4/2022).

Dikatakan Anita, atas kritik rekan-rekan mahasiswa terhadap kenaikan minyak goreng, kenaikan BBM dan tolak tiga periode itu di luar ranah DPRD Batanghari untuk memutuskannya.

“Kami seluruh anggota dewan berdiri bersama adik-adik mahasiswa untuk menolak kezoliman tersebut. Karena kami juga menilai dengan naiknya harga BBM dan minyak goreng membuat susah masyarakat Batanghari,” ujarnya.

Disebutkan Anita, pihaknya juga berharap kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk mendorong, dan agar bisa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

“Kita juga berharap pemerintah dapat menetapkan HET minyak goreng agar tidak membuat susah masyarakat lagi,” sebutnya.

Dilanjutkan Anita, terkait masalah kemacetan yang disebabkan oleh truk angkutan batu bara pihaknya tidak punya ranah untuk memutuskan hal tersebut. Karena seperti jalan dari Tebo ke lintas Muaro Jambi statusnya sebagai jalan nasional.

“Begitu juga dengan jalan dari simpang BBC hingga wilayah bajubang, itu merupakan jalan milik provinsi Jambi. Jadi disitu tidak ada ranah kami untuk mengambil keputusannya,” jelasnya.

Pos terkait