JAMBI, Jambiseru.com – Dalam sejarah bangsa ini, kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi urusan yang sensitif dan penuh dilema. Setiap kali ada wacana penyesuaian harga, denyut nadi ekonomi langsung berdetak kencang. Inflasi mengintai, daya beli masyarakat terancam, dan gelombang protes kerap menjadi pemandangan yang tak terhindarkan.
Namun, di tengah tekanan ekonomi global yang masih menyisakan ketidakpastian, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang berbeda, yaitu menahan harga BBM tidak naik.
Data terbaru menunjukkan betapa mengerikannya dampak perang Iran vs Israel-Amerika terhadap harga energi global. Berdasarkan laporan Global Petrol Prices yang dikutip berbagai media nasional pada akhir Maret 2026, setidaknya ada 10 negara dengan lonjakan harga BBM tertinggi.
Kamboja memimpin dengan kenaikan mencapai 67,81 persen, disusul Vietnam (49,73 persen), Nigeria (35,02 persen), dan Laos (32,94 persen). Bahkan negara tetangga seperti Singapura dan negara maju seperti Australia serta Kanada pun tak luput dari hantaman kenaikan harga di atas 15 persen.
Ironisnya, Amerika Serikat sekalipun, yang notabene adalah negara adidaya, kini ikut merana. Akibat penutupan Selat Hormuz dan eskalasi serangan, harga BBM di Negeri Paman Sam per 30 Maret 2026 telah menembus angka di atas USD 4 per galon, atau mulai mendekati kisaran harga yang sangat tinggi jika dikonversi.
Di tengah negara superpower yang rakyatnya kewalahan menghadapi biaya energi yang membubung tinggi, Indonesia justru menunjukkan stabilitas yang patut diapresiasi. Rakyat Indonesia masih bisa menikmati harga solar dan Pertalite yang terjangkau, sementara di belahan dunia lain, krisis energi telah memicu inflasi dan gejolak sosial.
Tantangan untuk tidak menaikkan harga BBM bukanlah perkara mudah. Harga minyak mentah dunia berfluktuasi tajam akibat ketegangan geopolitik, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan, dan anggaran subsidi serta kompensasi energi membengkak.
Namun, Presiden Prabowo bersama jajaran menteri memilih untuk mencari jalan lain. Pemerintah bergerak cepat dengan melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Misalnya, pemerintah akan mengalihkan anggaran perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, hingga kegiatan seremonial kementerian dan lembaga senilai Rp121-130 triliun ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari seminggu bagi ASN juga diterapkan, yang diperkirakan menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM.
Langkah ini tentu saja memberikan efek berantai yang luar biasa bagi masyarakat. Pertama, dari sisi daya beli, masyarakat kelas menengah ke bawah, yang paling rentan terhadap guncangan harga, tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.
Harga pangan dan logistik pun ikut terkendali karena biaya distribusi tidak melonjak. Di saat harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan tren menurun di beberapa daerah, stabilitas harga BBM menjadi salah satu fondasi utamanya.
Kedua, keputusan ini menjaga iklim usaha tetap kondusif. Pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas barang dan jasa tidak terbebani oleh kenaikan biaya operasional.
Sektor transportasi, nelayan, dan petani, yang langsung tersentuh oleh harga BBM, merasakan kepastian yang selama ini seringkali goyah oleh isu penyesuaian harga setiap pergantian tahun.
Dengan adanya kepastian ini, pelaku usaha bisa merencanakan langkah tanpa dihantui lonjakan biaya tak terduga. Lebih dari itu, kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah kesulitan rakyat.
Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo, “Negara harus hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan sebaliknya. (uda)
