JAMBISERU.COM – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavianmelakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Rimba Papua, di Timika, Rabu (28/8/2019).
BACA JUGA : Kerusuhan Beruntun di Papua Barat, Total 26 Kasus Diselidiki Polisi
Seperti diberitakan kantor Antara, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Setelah pertemuan, Panglima TNI dan Kapolri harus kembali ke Jakarta untuk segera melaporkan perkembangan situasi Papua kepada Presiden Joko Widodo.
Seusai pertemuan, Hadi mengatakan kehadirannya bersama Kapolri di Timika untuk berdialog dengan para tokoh lokal terkait permasalahan yang dihadapi, seperti kasus rasisme yang terjadi di Malang, Surabaya, dan Semarang hingga menimbulkan ekses lanjutan di berbagai daerah di Papua.
“TNI-Polri terbuka lebar terhadap masukan dan saran dari para tokoh. Kita ingin menyelesaikan masalah Papua secara mendasar sampai ke akarnya dengan sudut pandang Papua, sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan untuk menjadikan wilayah Papua sebagai tanah damai,” kata Hadi Tjahjanto.
Terkait itu, Hadi berjanji bakal menindaklanjuti proses hukum prajuritnya yang terlibat masalah rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang.
“Ada dua prajurit TNI yang diperiksa, yaitu Danramil karena dianggap tidak mengindahkan perintah atasan, kemudian Babinsa. Saat ini terus dilakukan pendalaman dengan bukti-bukti yang ada. Saya tegaskan TNI tidak memberikan peluang terhadap pelaku-pelaku rasis dan akan kita tindak tegas,” kata dia.
Kapolri Tito menambahkan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para tokoh dan pimpinan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam meredam kemarahan warganya atas insiden rasisme yang terjadi di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Tito menegaskan, situasi kedua provinsi itu kini sudah kembali aman dan terkendali.
Terhadap peristiwa di Surabaya tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah menyampaikan permohonan maaf kepada warga Papua bahwa ujaran yang disampaikan tersebut tidak mewakili suara masyarakat Jawa Timur.
Menurut Tito, peristiwa di Surabaya itu terjadi secara spontan, insidental dan kasuistis. Meski demikian hal tersebut juga tidak bisa dianggap remeh.
“Saya kira kita perlu menempatkan kasus tersebut pada proporsinya, tidak perlu dibesar-besarkan, jangan dieksploitasi berlebihan, tetap kita tegakkan hukum kepada yang melakukan,” kata Tito yang juga pernah bertugas lama di Papua sebagai Kapolda.
Kepada mahasiswa Papua, Kapolri berharap agar mereka bisa beradaptasi dengan kondisi dan adat istiadat kebiasaan daerah tempat mereka menimba ilmu.
Hal serupa juga berlaku bagi warga non-Papua yang tinggal di Papua agar menghormati adat istiadat, norma-norma yang berlaku di Papua.
BACA JUGA : Ratusan Mahasiswa Papua Geruduk Istana dan Mabes TNI
“Tidak bisa eksklusif. Harus menyesuaikan diri dengan situasi masyarakat setempat, sehingga bisa diterima. Sama-sama harus saling menghormati,” jelas Tito. (ndy)
