Opini Tungkal Muhammad Rifa’i : Sisi Positif Pengawasan Lembaga Ombudsman Provinsi Jambi Terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Muhammad Rifa'i, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pemerintahan Universitas Jambi
Muhammad Rifa'i, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pemerintahan Universitas Jambi. Foto: Jambiseru.com

Oleh : Muhammad Rifa’i *

Pemerintah memiliki peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik yang prima kepada setiap warga negaranya sebagaiamana yang diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang
No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara umum pengertian pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan bentuk pelayanan akan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis pelayanan publik adalah suatu rangkain kegiatan/ perbuatan suatu kelompok atau perseorangan birokrasi (birokrat) untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat dalam rangka mencapai sebuah tujuan tertentu.

Bacaan Lainnya

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota adalah salah satu subjek yang memeberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diantara lembaga/instansi perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat seperti Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan intansi Pemerintah Daerah lainnya yang sudah seharusnya memebrikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil pengamatan penulis, bahwa setiap jenis palayanan yang diberikan kepada masyarakat banyak jauh tesentuh dari standar pelayanan publik idealnya. Standar Pelayanan publik adalah sebagai tolok ukur yang gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ada enam prinsip utama dalam melakukan sebuah pelayanan oleh intansi pemerintahan yaitu :

1. Pelayanan harus berprinsip sederhana

2. Pelayanan harus parstisipatif

3. Pelayanan harus akuntabel

4. Pelayanan harus berkelanjutan

5. Pelayanan harus transparansi

6. Pelayanan harus berkeadilan

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat sangat jauh dari standar pelayanan yang idealnya, sehingga banyak masyakarat tidak puas saat menerima pelayanan dari intansi pemerintahan. Di antara permasalahan yang sering ditemukan pada proses pelayanan publik adalah dari segi kualitas dan kuantitas petugas pelayan (person) serta sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan pada saat menyelenggarakan pelayanan. Problema dari sisi petugas pelayan serta sarana prasarana atribut ini menjadi sangat penting untuk dibenahi, karena perbaikan dari sisi ini masyarakat akan merasa terpuaskan pada saaat mengurus pelayanan apa yang dibutuhkan pada intansi pemerintahan.

Sebagai bahan intropeksi bagi instansi pemerintahan di Daerah sudah seharus memperbaiki standar pelayanan publik sesuai Peraturan perundang-undangan yang ada, selama ini sistem dan standar pelayanan di intansi pemerintahan daerah berjalan belum sesuai dengan standar pelayanan publik yang layak, dan hal ini sudah menjadi sebuah tradisi.

Untuk terselenggaranya standar pelayanan publik yang baik pada setiap intansi pemerintahan, pusat maupun di daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. maka pemerintah membentuk sebuah lembaga yang setingkat dengan lembaga kementerian, yang kemudian diberi nama lembaga Ombudsman Republik Indonesia, dasar pembentukan dari lembaga ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2008.

Lahirnya Lembaga Ombudsman RI

Pada awalnya Kedudukan Ombudsman RI yang dibentuk melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000 hanya merupakan komisi pengawasan masyarakat, dan setelah diundangkannya UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, lembaga Ombudsman berubah dan ditingkatkan menjadi lembaga negara. Dampaknya, kelembagaan Ombudsman RI lebih kuat keberadaannya dan tidak mudah untuk dibubarkan atau dilebur.

Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan dari segi fungsi Pasal 6 UU tentang Ombudsman menjelaskan bahwa Ombudsman berfungsi “mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu”.

Selain fungsi, lembaga Ombudsman juga memiliki tugas dan wewenang Pasal 7 UU Ombudsman menjelaskan tentang tugas Ombudsman sebagai berikut :

a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;

c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

f. Membangun jaringan kerja;

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang.

Pasal 8 ayat (1) menjelaskan tentang kewenangan Ombudsman sebagai berikut :

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;

b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;

d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;

e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;

f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Pada kesimpulannya lembaga Ombudsman ini dibentuk yakni bertujuan untuk mengawasi pelayan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, instansi pemerintahan termasuk penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Swasta dan perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan palayan publik.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap intansi pemerintahan di daerah akan berdampak positif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penyelenggaraa negara yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai standar playanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.

Sisi Posisitif pengawasan Ombudsman

Dampak hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat begitu positif, demi kemajuan dan perubahan model pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakt. Pada bulan September tahun 2022 ini lembaga Ombudsman perwakilan Jambi melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk salah satu intansi pemerintahan daerah yang menyelenggrakan pelayanan publik.

Hasil penilaian kepatuhan standar Pelayanan Publik lingkup Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jambi tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada warna kuning, hasil dari penilaian pelayanan publik tersebut belum menunjukan hasil yang baik. padahal hasil penilaian pelayanan publik pada 2019 Kabupaten Tanjab Barat berada pada penilaian warna hijau (baik), hal ini terjadi penurunan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu intansi lembaga pemerintah daerah sebagai penyelengara pelayanan publik. Hasil penilaian tahun 2021 akan dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk tahun ini (2022). Permasalahan ini langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pimpinan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan publik yang seharusnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang standar pelayan publik.

Usaha untuk melakukan perbaikan serta pembenahan standar pelayan publik sesuai dengan standar yang idealnya membutuhkan komitmen dan kerja sama stakholder di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada staf bawahan dan yang terpenting adalah petugas pelayanan yang selalu harus siap melayani masyarakat dengan maksimal dan sepenuh hati dan tidak keluar dari ketuntuan yang telah diterapkan dalam standar pelayananan publik.

Saat ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen akan menerapakan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang berlaku secara kontinu dan konsisten, ada enam prinsip pelayanan yang wajib diterapkan pada setiap intansi pemerintahan maupun lembaga swasta yaitu prinsip sederhana, parsitipatif, akuntabel, berkelanjutan, tranparasnsi dan berkeadilan.

Selain prinsip-prinsip pelayanan terdapat juga komponen standar pelayanan, ada dua komponen standar pelayanan yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 yaitu pertama komponen standar pelayanan terkait dengan penyampaian pelayanan (service point) meliputi :

1) Persyaratan

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayanan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

Kedua komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi :

1) Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7)Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana

Jenis dan roses pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini memeberikan 7 jenis macam pelayanan a. Palayanan Mutasi Siswa, b. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, c. pelayanan Tunjangan Pendidik, d. Pelayanan Pengesahan Kurikulum, e. pelayayan legalisir Ijazah, f. Pelayanan Dana BOS, g. Pelayanan Dapodik.
Dua Komponen standar pelayanan publik yang telah berjalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Barat pada saat ini pertama terkait dengan penyampaian pelayanan diantaranya persyaratan, standar oeprasional prosedur (SOP), jangka waktu pelayanan biaya dan produk (jenis) pelayanan dijelaskan pada media informasi seperti banner, baliho dan spanduk yang dipajang depan pintu masuk kantor Dinas Pendidikan. kemudian yang berhubungan dengan Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi, Dinas Pendidikan telah menyediakan kotak saran di depan pintu masuk dan webset resmi untuk pengaduan http:// dikbud.tanjabbarkab. go.id

Kedua komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) diantaranya dasar hukum, sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, kompetisi pelaksana, pengawsan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja.

Walaupun kesemua komponen strandar pelayanan pengelolaan pelayanan (manufacturing) belum berjalan secara maksimal diantaranya sarana dan prasarana memang belum 100 persen Dinas menyediakannya seperti ruang tunggu yang sesuai standar dan juga fasilitas bagi masyarakat rentan atau disabilitas, termasuk juga ruang ibu menyusui dan tempat ibadah (mushalla) belum memadai secara maksimal karena keterbatasana anggaran. Sementara waktu terkait dengan fasilitas sarana dan prasana yang dibutuhkan bagi masyarakat telah disediakan sesuai dengan kondisi di Dinas Pendidikan.

Standar kompitisi pelaksana pelayanan hal ini terkait dengan petugas palayanan di front office belum maksimal karena kompetisi petugas masih terbatas, standar idealnya menurut Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas sistem pelayanan tidak ada lagi masyarakat bertemu langsung dengan pemberi layanan, hal ini semua disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana. Dinas Pendidikan membentuk tim petugas pelayanan secara bergilir setiap hari kerja melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadwal petugas pelayanan dibuatkan secara bergantian yang berasal dari PNS dan Tenaga Honorer setiap bidang. jadwal piket secara bergantian (sift pagi dan siang) satu sift terdiri dari 3 orang petugas.

Petugas pelayanan menyediakan daftar agenda tamu yang membutuhkan pelayanan, dalam buku agenda tersebut terdiri nama, keprluan pelayanan dan tanda tangan. Disamping itu petugas front liner adalah mendampingi setiap masyarakat yang datang sehingga setiap pelayanan yang diberikan dapat memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Jambi tahun ini berbeda dengan satu tahun sebelumnya (2021) selaian observasi, kelengkapan sarana dan prasarana terhadap standar pelayanan, melakukan wawancara dengan beberapa responden diantaranya Kepala Dinas, salah satu Kepala Bidang yang bertanggun jawab sebagai kordinator sesuai standar pelayanan.

Saat ini dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berbenah terkait pelayanan publik demi kemajuan, pada September 2022 ini Ombudsman Provinsi Jambi mekakukan pengawasan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, petugas Ombudsman melakukan wawancara dengan Kepala Dinas, Pejabat eselon III dan IV, petugas pelayanan (front Office), beberapa orang ASN dan TKK Dikbud, selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan 15 orang pengguna layanan secara langsung.

Pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik pada tanggal 20 September 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat sudah dilakukan oleh pihak Ombudsman RI perwakilan Jambi. Pada tahun 2022 ini Ombudsman RI melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggraan pelayanan publik dari tahun-tahun sebelumnya. Fokus penialaian pada tahun ini tdak hanya penialaian standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namu juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, sarana dan prasarana serta pengelolaan pengaduan.

Perlu diketahui bahwa hasil penilaian pelayanan publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 memperoleh nilai terendah terkait standar pelayanan publik dibanding perangkat daerah lainnya. Dari perolehan hasil tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mulai melakukan pembenahan terkait standar pelayanan publik.

Harapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hasil penilaian pelayanan dari Ombudsman Provinsi Jambi agar menjadi lebih baik pada tahun sebelumnya. Tujuan pelaksanaan penilaian dan pengawasan yang dilakukan Ombudmsan, adalah bagaimana setiap lembaga intansi pemerintahan di Daerah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebih peka dan berbenah untuk lebih baik lagi ke depan terkait standar pelayan publik yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan.

Terutama berubungan dengan standar-standar pokok pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil penialain dari pihak Ombudsman bukanlah tujuan utama, akan tetapi bagaimana standar pelayanan publik diberikan sesuai dengan standar palayanan yang ideal secara berkelanjutan.(*/nas)

* Penulis ialah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pemerintahan Universitas Jambi

Pos terkait

banner pln