Trauma, Korban Kerusuhan Papua akan Diberikan Layanan Psikososial

Seorang warga mengamati Kantor Bea Cukai Papua serta sejumlah mobil yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019). [ANTARA FOTO/Indrayadi]
Seorang warga mengamati Kantor Bea Cukai Papua serta sejumlah mobil yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019). [ANTARA FOTO/Indrayadi]

JAMBISERU.COM – Kementerian Sosial atau Kemensos akan mengirimkan petugas Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban kerusuhan Papua. Tim Psikososial itu untuk menindaklanjuti dampak konflik yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah tersebut.

BACA JUGARowo Bayu, dan 3 Destinasi Wisata di Banyuwangi yang Wajib untuk…

Berbagai upaya yang dilakukan yaitu konseling, trauma healing serta memberikan kegiatan kepada anak-anak agar tidak terlalu terpengaruh pada situasi konflik beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

“Petugas LDP memiliki tugas memulihkan keluarga atau komunitas yang mengalami penderitaan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat pada kegiatan bimbingan teknis keserasian sosial di Jakarta, Rabu (5/9/2019) malam.

Anak-anak di Papua harus kembali ceria dan mulai masuk ke sekolah seperti biasa tanpa ada rasa cemas yang berlebihan. Hal tersebut sudah banyak dilakukan petugas di antaranya konflik Buton, Sulawesi Tenggara, ujarnya.

“Setelah itu tentu perlu ada rekonsiliasi terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda,” katanya.

Perlu digarisbawahi, kata dia, persoalan di Papua bukan hanya sekadar konflik horizontal tetapi lebih jauh lagi sudah mengarah pada faktor dimensi politik sehingga mendorong terjadinya kericuhan.

“Ada gerakan-gerakan yang menginginkan Papua merdeka dan kelompok bersenjata yang terus menerus melakukan berbagai gangguan keamanan,” kata dia.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu ada kebijakan konstruktif dalam menyelesaikannya.

Kasus yang sedang terjadi di Papua saat ini sedang dalam masa deeskalasi kekerasan sehingga pada situasi tersebut aparat keamanan dinilai lebih memiliki kemampuan mengatasinya.

Apabila situasi sudah mulai kondusif maka Kemensos bersama kementerian terkait lainnya bisa melakukan proses assessment atau penilaian lebih lanjut seperti penanganan korban trauma, kehilangan materi, kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial atua Kemensos juga akan memberikan santunan atau stimulan untuk para korban terdampak konflik di Papua. Kemensos menyiapkan uang sampai Rp 1 miliar.

Ini tahap pertama. Nantinya uang itu akan diberikan untuk mereka yang kehilangan tempat kerja dan tempat tinggal.

“Ada kelompok masyarakat yang menjadi korban kehilangan tempat tinggal atau sumber mata pencariannya dirusak inilah yang diberikan dana stimulan,” kata Harry Hikmat.

Untuk data awal, lanjut dia, Kemensos RI mencatat setidaknya membutuhkan anggaran hingga Rp1 miliar pada tahap pertama khusus penanganan modal usaha para korban di Papua.

“Catatan kami ada 224 di Jayapura pedagang yang usahanya dirusak atau dihancurkan, kemudian 31 di Sorong, dan 165 di Manokwari dan di titik lain sedang diidentifikasi,” katanya.

Pada prinsipnya dana stimulan tersebut ditujukan agar usaha atau sumber mata pencarian para korban dengan modal menengah ke bawah bisa tumbuh kembali setelah dibantu.

Setiap pelaku usaha akan diberikan dana stimulan oleh pemerintah sebesar Rp5 juta, ujarnya menanggapi pertanyaan soal situasi Papua terkini.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan untuk ahli waris korban jiwa masing-masing sebesar Rp15 juta dan biaya renovasi rumah maksimal Rp25 juta. Sebelum menyerahkannya, pemerintah akan memastikan dulu data para korban terutama kelompok yang berpenghasilan rendah.

Pada kondisi tersebut negara harus hadir di tengah rakyat salah satunya memberikan santunan ahli waris, bantuan rehabilitasi bangunan serta bantuan modal usaha yang rusak akibat konflik.

Menyikapi situasi Papua terkini ia menambahkan kasus yang sedang terjadi di Papua saat ini sedang dalam masa deeskalasi kekerasan sehingga pada situasi tersebut aparat keamanan dinilai lebih memiliki kemampuan mengatasinya.

BACA JUGA : Veronica Koman Jadi Tersangka, Amnesty International Minta Kasusnya Dicabut

Apabila situasi sudah mulai kondusif maka Kemensos bersama kementerian terkait lainnya bisa melakukan proses assesment (penilaian) lebih lanjut seperti menindaklanjuti 8ntuk penanganan korban trauma, kehilangan materi, kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. (ndy)

Pos terkait