MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Puluhan siswa dan guru di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Jumat (30/1/2026) malam, jumlah korban terdampak sementara mencapai sekitar 97 orang.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti dihentikan sementara operasionalnya.
Penghentian dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Koordinator SPPG. Mulai hari ini sampai keluarnya hasil investigasi, SPPG Sengeti ditutup sementara,” katanya.
Menurut Budhi, sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan akan diperiksa di laboratorium. Selain itu, investigasi dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dilaporkan ke BGN Pusat, yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sanksi maupun kelanjutan operasional SPPG.
“Pemerintah daerah hanya membantu proses investigasi. Keputusan selanjutnya sepenuhnya kewenangan BGN,” sampainya.
Budhi mengindikasikan adanya kemungkinan kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh pihak SPPG. Ia menegaskan, jika SOP dijalankan secara konsisten, insiden seperti ini seharusnya dapat dicegah.
“Kita mengimbau seluruh SPPG di Muaro Jambi agar benar-benar mematuhi SOP, mulai dari kebersihan, kualitas bahan makanan, hingga standar gizi. Kalau SOP dijalankan dengan baik, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berencana mengumpulkan seluruh kepala SPPG di wilayah tersebut pada Senin mendatang.
Pertemuan itu bertujuan untuk mempertegas kembali kewajiban menjalankan prosedur yang telah ditetapkan agar kejadian serupa tidak terulang.
Budhi menambahkan, kasus dugaan keracunan MBG ini merupakan yang pertama kali terjadi di Muaro Jambi sejak program tersebut berjalan.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan pengawasan akan terus diperketat ke depan.
“Kita akan terus melakukan pengawasan agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak membahayakan masyarakat,” tandasnya. (uda)
