Tidak Ganti Uang Negara, Napi Tipikor Tidak Dapat Remisi

Ilustrasi

Tidak Ganti Uang Negara, Napi Tipikor Tidak Dapat Remisi

JAMBISERU.COM – Sebanyak 565 orang narapidana (Napi) warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Jambi, mendapatkan remisi hari raya idul fitri. Dan tidak termasuk Napi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga : Warga Sungai Penuh Positif Covid-19 Pernah Kontak dengan Pasien 53

Bacaan Lainnya

Hal ini dikatakan, Kepala Lapas Kelas II A Jambi, Yusran, katanya, sebanyak 925 orang warga binaannya, hanya 565 orang yang mendapatkan remisi. Dan ini semuanya tindak pidana kriminal umum.

“Untuk napi tipikor tidak mendapatkannya,” ujar Kalapas Kelas II A Jambi, Yusran.

Yusran menambahkan, untuk napi tipikor alasannya tidak mendapatkan remisi. Dikarenakan, belum bayar denda. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tahun 1999. Napi Tipikor itu ada 3 putusan kumulatifnya, pidana pokok, pidana tambahan, pidana denda.

“Pidana tambahan ini biasaya uang pengganti uang negara, misalnya sekian miliar, ratusan juta, harus diganti. Bila tidak dibayar dia menajali pidana.
Pidana denda, jika tidak dibayar, sehingga tidak bisa memperoleh hak-hak, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, sehingga narapidana tipikor semuanya itu harus dijalani kalo tidak dibayar dendanya,” tambahnya.

Adapun syarat wargabinaan yang mendapatkan remisi harus sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan. Dan untuk besaran remisi minimal 15 hari dan maksimal dua bulan.

“Ada yang 1 bulan, 1 bulan 15 hari. Ini mengikuti remisi umum 17 agustus tahun pertama, kedua, ketiga, kemepat, tentunya berbeda-beda,” lanjutnya.

Untuk 565 warga binaannya, dengan kategori 454 orang tindak pidana kriminal umu. Dan 111 orang tindak pidana khusus.

“Sehingga jumlahnya 565 dan semuanya sudah ada keputusuannya, dan pada saat hari raya akan kita bacakan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Disparitas (Perbedaan) tindak pidana kriminal umum dan tindak pidana kriminal khusus adalah.

Dikutip dari buku Dasar-Dasar Hukum Pidana, P.A.F Lamintang.

Tindak pidana kriminal umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk dan diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang telah dengan sengaja dibentuk untuk bagi orang-orang tertentu saja.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Polri Perpanjang Pelaksanaan Operasi Ketupat

Secara singkat, tindak pidana umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pidana khusus diatur di luar KUHP. Seperti peraturan perundang-undangan (Perpu). Misalnya tindak pidana korupsi, Tindak pidana pencucian uang, Narkotika dan lainya. (Yog)

Pos terkait