Stockpile Batu Bara Tak Berizin di Batanghari Diminta Ditindak, Dewan : Operasionalnya Hentikan Sementara

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin.Foto: Rizki/Jambiseru.com

Jambi Seru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari minta stockpile batu bara tak berizin yang ada di Kabupaten Batanghari ditindak tegas. Totalnya ada sembilan stockpile yang belum memiliki izin lengkap.

“Kita minta pemerintah daerah untuk bertindak secara tegas terhadap para pelaku usaha tersebut. Karena dengan adanya stockpile yang tidak berizin tersebut dampaknya sangat luas bagi masyarakat,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamudin, Senin (13/06/2022).

Dikatakan Ilhamudin, langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah saat ini dengan melakukan teguran secara tertulis kepada pelaku usaha tersebut dinilai sudah sangat tepat.

Bacaan Lainnya

“Saat ini teguran pertama sudah diberikan, jika sanksinya admistrasi maka berikan ruang kepada pelaku usaha untuk melengkapi izin yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Disebutkan Ilhamudin, jika dalam batasan waktu tersebut para pelaku usaha tidak juga melengkapi perizinan yang diminta, maka pemerintah harus kembali mengingatkan para pelaku usaha pertambangan untuk melengkapi izin usahanya.

“Jika sudah kita berikan ruang, tapi tidak juga diindahkan maka tindakan secara tegas harus kita ambil. Karena dampak dari pertambangan batu bara ini bagi kabupaten bisa dikatakan, lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya,” tuturnya.

Dilanjutkan Ilhamudin, terkait kabar sembilan perusahaan tersebut juga tidak memiliki izin untuk menggunakan ruas jalan kabupaten untuk beroperasi mengeluarkan hasil tambangnya. Maka harus ada tindakan tegas terhadap sembilan perusahaan tersebut.

“Kita minta perusahaan tersebut untuk izin operasionalnya dapat dihentikan sementara. Karena, izin mereka untuk melalui jalan kabupaten belum ada, tentunya ini akan sangat merugikan bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Dijelaskan Ilhamudin, tentunya dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh sembilan perusahaan yang tidak memiliki izin melalui jalan Pemda tersebut akan merugikan bagi pemerintah sendiri

Pos terkait