Kebijakan BKN Baru : Pejabat Daerah Banyak Bakal Kehilangan Posisi

  • Whatsapp
asn pemprov jambi
PNS Pemprov Jambi. Foto : Yogi/Jambiseru.com

Jambiseru.com – Badan kepegawaian nasional (BKN) membuat kebijakan baru. Birokrasi akan dipangkas. Akibatnya, banyak pejabat daerah akan kehilangan posisi jika aturan baru ini diterapkan.

Dilansir laman Kumparan.com, menurut kepala BKN, Bima Haria Wibisana, kebijakan ini diambil seusai dengan arahan Presiden Jokowi terkait penyederhanaan birokrasi. Adanya penerapan sistem kerja dari rumah atau WFH, merupakan momentum yang pas untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Bacaan Lainnya

Baca Juga : Cara Mendapatkan BLT Non PKH Terbaru

Bima mengatakan, sistem WFH berdampak pada perubahan tren pekerjaan ASN atau PNS. Mulai dari peningkatan konektivitas kerja, tuntutan big data, hingga interaksi pekerjaan secara digital.

“Dampak penerapan sistem kerja adaptasi baru ini akan mempengaruhi peta kebutuhan ASN. Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja di masing-masing instansi pemerintah perlu dilakukan ulang untuk mengevaluasi kelompok ASN yang tidak lagi relevan dengan sistem kerja serba digital,” ujar Bima dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2020).

BKN sebagai instansi yang mengatur manajemen kepegawaian, kata Bima, selain akan menerapkan pengalihan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan keahlian dan fungsional, juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi kebutuhan kompetensi ASN.

Bima juga mengimbau agar instansi pusat dan daerah menata ulang analis jabatan dengan mengacu sistem kerja baru. Termasuk memangkas jabatan yang tidak relevan dengan tuntutan sistem kerja di tengah pandemi COVID-19 ini.(*/tra)

Baca Juga :
Anda Pejabat di Pemkab Muaro Jambi? Hati-hati, Besok Bisa Kena Lengser
Aturan Terkini Umroh 2020 di Masa Pandemi

 

Pos terkait