Opini

Opini Marsya Aqilla Glanyo : Optimalisasi Pendapatan dan Retribusi Daerah Jambi untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal

Oleh : Marsya Aqilla Glanyo * Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi telah mengajukan permohonan yang sangat relevan kepada pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalkan pendapatan dan retribusi daerah. Perlu dicatat bahwa tingkat ketergantungan sebesar 81,15 persen pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam struktur pendapatan APBD Provinsi Jambi menimbulkan kekhawatiran

Opini

Opini Idfi Pramudita : Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kabupaten Batanghari

Oleh : Idfi Pramudita, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Jambi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi terdiri dari tiga (tiga) kategori pajak. Retribusi terdiri dari tiga kategori: 1. Retribusi Jasa Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; dan 3. Perizinan Tertentu. Berdasarkan tiga kategori tersebut, biaya pelayanan persampahan

Opini

Opini Wiandha Az-Zahra : Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Oleh : Wiandha Az-Zahra * Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 64 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.