Opini Idfi Pramudita : Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kabupaten Batanghari

idfi
Idfi Pramudita, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Jambi.Foto: Jambiseru.com

Oleh : Idfi Pramudita, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Jambi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi terdiri dari tiga (tiga) kategori pajak. Retribusi terdiri dari tiga kategori: 1. Retribusi Jasa Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; dan 3. Perizinan Tertentu.

Berdasarkan tiga kategori tersebut, biaya pelayanan persampahan dan kebersihan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yaitu layanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan keuntungan umum dan dapat dinikmati oleh individu.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pasal 112 UU nomor 28 tahun 2009 yang menjadi objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi: pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek tersebut Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud ialah kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 pemungutan retribusi daerah atas sampah, kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi daerah ini berada pada Dinas Perkotaan sementara itu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2017 menyatakan bahwa Dinas Perkotaan sudah tidak lagi melakukan pemungutan retribusi karna Dinas Perkotaan sudah di hapuskan, dengan tidak adanya lagi lembaga atau Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Dinas Perkotaan yang sebelumnya memiliki kewenangan pemungutan retribusi daerah atas sampah, terjadi kekosongan hukum sehingga di ambli diskresi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Mekanisme pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kabupaten Batanghari, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 dalam menjalankan pemungutan dan pengelolaan dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Perkotaan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari melakukan diskresi untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai 67 kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah atas sampah.

Surat retribusi tagihan daerah (STRD) merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 menjelaskan tata cara pemungutan retribusi, dalam pasal 14 sebagai berikut: 1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 4.Hasilpemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, tempat pemungutan diatur dengan peraturan bupati.

Tentu adanya struktur dan besar tarif yang telah ditetapkan retribusi pelayanan sampah atau kebersihan perumahan yakni 1. Perumahan jalan protokol sebesar Rp.5.000/bulan. 2. Perumahan C/kelas IV jalan penghubung sebesar Rp.2.500/bulan. Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini tidak sesuai pada pelaksanaannya dengan peraturan daerah yang berlaku, dalam pemungutan retribusi tidak adanya karcis ataupun kupon yang diberikan kepada wajib retribusi sehingga masyarakat tidak tahu seberapa besar biaya yang harus dibayar kepada petugas masyarakat sekitar ketika ditanya, berapa besaran biaya ibu dalam membayar retribusi ini dan apakah ibu tau besaran biaya retribusi ini yang diatur didalam Peraturan Daerah, dia berkata “saya biasa membayar ketukang sampah yang keliling mengambil sampah, biasonyo saya bayar Rp10.000,- ini merupakan contoh adanya kurang pengawasan dari pemerintah setempat terkait oknum atau pihak ketiga pada pelayanan kebersihan/persampahan.

Pengelolaann biaya persampahan dan kebersihan di kabupaten Batanghari memberi pelayanan kepada orang-orang yang wajib membayar di Kabupaten Batanghari atau orang-orang yang menggunakan layanan jasa pengangkutan dan pemungutan retribusi. Pelayanan Pengangkutan Sampahan dan Kebersihan: Sampah masyarakat diangkut atau diambil kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian diangkut kembali ke TPA. Pelayanan Pemungutan Retribusi: Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup datang ke rumah-rumah untuk menagih jasa retribusi dengan memberikan tiket, kupon, atau kartu langganan (SKRD).

Meskipun demikian, layanan pengangkutan dan pemungutan retribusi Dinas Lingkungan Hidup belum optimal karena masih banyak oknum atau pungutan liar yang tidak diawasi yang menyebabkan banyak pungutan liar. dalam pelayanan pemungutan masih banyaknya petugas yang tidak resmi sehingga terjadi pungutan liar dimana bayaran retribusi tidak sesuai yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian, proses pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kabupaten batanghari menggunakan dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Akan tetapi dalam melaksankan proses pemungutan retribusi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan lemahnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup dimana petugas-petugas yang memungut bukanlah petugas resmi yang memang tugasnya untuk memungut retribusi dan kurangnya sosialisasi terkait besar tarif yang dikenakan kepada warga di kabupaten batanghari terutama yang menggunakan retribusi jasa pelayanan kebersihan tersebut.

Harapannya adanya peningkatan pengawasan kepada petugas- petugas atau oknum yang mengambil pungutan liar terhadap warga yang menggunakan jasa tersebut, dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat kabupaten batanghari mengenai besar tarif jasa retrbusi pelayanan persampahan atau kebersihan. (*)

* Penulis (Idfi Pramudita) ialah mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Jambi

Catatan Redaksi : Silakan kirim opini Anda ke email jambiserucom@gmail.com atau ke nomor HP/WA +62 852-6759-9009. Setiap opini yang tayang di jambiseru.com berhak mendapat honor Rp 100.000,-.

Syarat syarat opini tayang di Jambiseru.com :

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Tidak menganut unsur yang melanggar aturan hukum.

3. Menyertakan foto diri dan biodata singkat.

4. Mengirim nomor rekening pribadi (diutamakan Bank BCA).

5. Lolos plagiarism checker dengan keunikan minimal 70 persen.

6. Mengikuti instagram Jambiseru.com di link berikut ini https://www.instagram.com/jambiseru dan follow fanspage facebook jambiseru.com di link https://www.facebook.com/jambiserucom

7. Kirim kirim opini Anda ke email jambiserucom@gmail.com atau ke nomor HP/WA +62 852-6759-9009

Selamat berkarya

Redaksi

Pos terkait