Malaysia Berupaya Mengatur Pembayaran Konten Berita oleh Google dan Facebook

ilustrasi-google
Ilustrasi Google. Foto: Istimewa

JAMBI, JambiSeru.com – Malaysia tengah mempertimbangkan langkah-langkah regulasi yang akan mewajibkan perusahaan teknologi raksasa seperti Google dan Meta (Facebook) untuk membayar kompensasi kepada perusahaan media atas konten berita yang mereka manfaatkan.

Otoritas Malaysia saat ini sedang aktif berdiskusi dengan Google, Meta, dan beberapa platform online besar lainnya mengenai rancangan regulasi ini. Pernyataan dari Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) mengungkapkan perkembangan ini setelah pertemuan antara pejabat MCMC dan wakil-wakil dari kedua perusahaan teknologi tersebut.

Model regulasi yang diusulkan memiliki kemiripan dengan undang-undang yang diberlakukan di Australia pada tahun 2021. Undang-undang di Australia mewajibkan Google dan Meta untuk memberikan kompensasi kepada outlet media atas konten berita yang mereka gunakan, terutama yang menghasilkan klik dan pendapatan dari iklan. MCMC juga sedang mempertimbangkan pendekatan yang sejalan dengan Undang-Undang C-11 di Kanada, yang mengatur platform streaming dan menetapkan kewajiban bagi mereka untuk mendukung konten Kanada.

Bacaan Lainnya

Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam pendapatan antara platform digital besar dan media lokal, serta memastikan bahwa pembuat konten berita menerima kompensasi yang adil atas karya mereka.

Selain itu, MCMC juga aktif berbicara dengan platform media sosial untuk mengatasi isu-isu negatif yang timbul secara online, seperti materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, perjudian online, dan penipuan keuangan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim semakin meningkatkan pengawasan terhadap konten online di Malaysia.

Pada awal tahun ini, Malaysia bahkan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Meta karena ketidakpatuhan mereka dalam menangani konten berbahaya di platform Facebook-nya. Namun, rencana ini kemudian dibatalkan setelah otoritas Malaysia melakukan pertemuan dengan perusahaan tersebut untuk mencari solusi bersama.

Semua langkah ini menunjukkan bahwa Malaysia serius dalam upaya mengatur dan memastikan keberlanjutan media lokal serta pengawasan yang ketat atas konten digital dalam negeri. (nas)

Sumber : iNewsJambi.id

Pos terkait