Libur Pegawai 2 Hari Seminggu Resmi Dihapus Pemerintah, Dalam Perppu Cipta Kerja

Libur Pegawai
Dalam Perppu Cipta Kerja, libur pegawai 2 hari seminggu resmi dihapus. (ist)

Jambi Seru – Libur pegawai selama 2 hari dalam seminggu resmi dihapus pemerintah. Penghapusan waktu libur dua hari tersebut, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja.

Terbitnya Perppu Cipta Kerja ini langsung menimbulkan polemik. Pasalnya, dalam aturan tersebut terdapat banyak kebijakan kontroversial yang menyangkut soal pegawai dan pekerja.

Salah satu pasal yang cukup kontroversial di dalam Perppu Cipta Kerja terdapat di penjelasan pasal 79. Dalam aturan tersebut, pemerintah resmi menghapus kebijakan libur 2 hari seminggu yang biasanya diterima oleh para karyawan.

Bacaan Lainnya

Mengutip dari laman pikiran-rakyat.com (jaringan media indonesiadaily.co.id, partner jambiseru.com) dari artikel yang berjudul Aturan Pegawai di Perppu Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Kebijakan Libur 2 Hari dalam Seminggu, penjelasan mengenai penghapusan kebijakan libur 2 hari seminggu lebih tepatnya berada di pasal 79 ayat 1-2 huruf a dan b.

Dijelaskan dalam peraturan bahwa perusahaan wajib memberi dua hal kepada pekerja yakni: waktu istirahat, dan cuti.

“Istirahat anantara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja,” bunyi ayat 2 huruf a pasal 79 Perppu Ciptaker.

Kemudian, di bawahnya ada penjelasan lainnya mengenai jumlah hari libur dalam seminggu.

Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Aturan ini sangat bertolak belakang dengan aturan kerja yang sebelumnya dikeluarkan yaitu Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan.

Dikutip dari situs Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2 Januari 2023, pasal 79 UU Nomor 13 tahun 2009 dan Perppu Ciptaker sebenarnya sama.

Tapi ada ketentuan yang dihapus yakni pada ayat 2 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2009 yang berbunyi:

“istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,” kata aturan tersebut menjelaskan.

Dengan berlakunya aturan ini, maka pemerintah resmi menghapus kebijakan libur 2 hari dalam seminggu.

Kontroversial Sejak Awal

Sejak Perppu Ciptaker dikeluarkan, banyak pihak mengkritik Presiden Jokowi secara gamblang.

Karena, adanya aturan ini dianggap menjadi ‘kelanjutan’ dari UU Cipta Kerja yang pada saat dikeluarkan tahun 2021, mendapatkan banyak tentangan.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa status dari Pengganti Undang-undang UU Cipta Kerja menggugurkan status inkonstitusional kebijakan tersebut.

Dalam penjelasannya, Jokowi menyatakan kebijakan ini diberlakukan karena kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global. (tra)

Pos terkait