Panja DPRD Merangin Panggil Empat OPD

Panja DPRD Merangin
Ketua Panja, Zainal Amri. Foto : Edo/Jambiseru.com

Jambi Seru – Panitia Kerja (Panja) DPRD Merangin panggil empat Organisasi Perangkat Daerah (OPS). Pemanggilan tersebut terkait adanya temuan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Jambi beberapa waktu lalu.

Pada hari pertama setelah dibentuknya Panja DPRD, empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Merangin yang dibahas atau diminta klarifikasinya terkait LHP BPK-RI. Sebab di empat OPD tersebut ada temuan baik dalam bentuk administrasi ataupun keuangan.

Dikatakan Ketua Panja, Zainal Amri, ada empat OPD yang sudah dibahas pada hari pertama. Empat OPD tersebut yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arsipus).

Bacaan Lainnya

“Ini yang temuannya tidak terlalu besar, palingan jutaan sekian sekian,” ujar Zainal Amri, Rabu sore (8/6/2022).

Selain empat OPD tersebut juga datang dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun tak jadi dibahas karena tidak hadirnya petinggi instansi tersebut.

“Hasil Paripurna intern kami kemarin (Selasa (7/6/2022), terkait pembahasan LHP BPK ini, kami sepakat bahwa pembahasan bisa dilakukan kalau Kepala Dinas dan Kabid-Kabid hadir,” jelasnya.

Zainal Amri juga menyebut, terkait OPD yang belum dimintai klarifikasinya terhadap temuan itu, pihaknya memberi kesempatan hingga minggu ini.

“Terkait PU tadi, Kadis tidak ada, Sekdin nya tidak ada, tapi hanya ada satu Kabid, makanya kami tunda, dan kami beri kesempatan hari minggu sore paling lama. Karena tadi alasannya, Sekdin dan Kabid sedang mengikuti Diklat, mungkin minggu bisa izin,” tambahnya.

Meski demikian, Panja juga memberikan kelonggaran kepada PUPR boleh tidak dihadiri Kadis. Hal itu mengingat, Kepala Dinas (Kadis) masih baru dan saat ini dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).

“Untuk Kadis, boleh lah karena baru mungkin belum memahami kondisinya. Tidak masalah Kadis tidak hadir, tapi yang penting Sekdin dan Kabid-Kabid dan PPTK harus hadir. Kalau tidak lengkap tidak bisa kita bahas,” tegasnya.

Zainal Amri mengakui, PUPR Merangin adalah OPD dengan jumlah temuannya paling besar. Dan mengapa semua pejabat harus hadir, karena pihaknya akan meminta penjelasan langsung kepada yang bersangkutan.

“Seperti Sekdin, kan dia orang lama tentu lebih paham, maka kami minta Kabid-Kabid juga hadir, kalau Kadis nya oke lah,” ujarnya lagi.

Pembahasan terkait LHP BPK ini dilakukan secara maraton, karena ada empat OPD lagi termasuk PPUR yang ditunda hari ini akan dilanjutkan esok hari.

“Jadi yang belum itu, PUPR, Dinas Pendidikan, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), Pariwisata (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga), ada empat OPD lagi,” terangnya.

Meski menyebut jumlah jumlah dan OPD yang terdapat temuan, namun politisi PKS masih belum bisa menjawab nominal angka temuan keuangan tersebut.

“Temuan keuangan ada tujuh OPD, kalo BPKAD tidak ada temuan keuangan tapi administrasi. Temuan keuangan paling besar DPUPR, untuk nominal belum kami hitung, rinciannya tunggu selesai,”tutupnya. (edo)

Pos terkait