Mahasiswa Jambi Apresiasi Ketua KPK, Tuntas Tangani Kasus Suap Ketok Palu

Mahasiswa Jambi foto bersama petugas kepolisian.
Mahasiswa Jambi foto bersama petugas kepolisian.Foto: Jambiseru.com

JAMBI, Jambiseru.com – Puluhan aktivis mahasiswa Jambi mengapresiasi kinerja Ketua KPK, Firli Bahuri yang berhasil menuntaskan kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Presiasi tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar di halaman Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (12/1/2023).

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Adan menyatakan, kasus korupsi di Provinsi Jambi terutama kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 adalah kasus korupsi berjamaah. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi telah mencoreng nama Provinsi Jambi. Karenanya ia mengapresiasi kinerja Ketua KPK dan jajarannya yang telah berkomitmen menuntaskan kasus tersebut.

“Kami Masyarakat Jambi menyampaikan terimakasih dan mendukung jajaran KPK di bawah pimpinan bapak Firli Bahuri untuk menuntaskan kasus korupsi di Jambi seperti korupsi uang ketok palu DPRD dan lainnya, agar kedepan tidak ada lagi korupsi di daerah kami yang merugikan rakyat,” katanya.

Bacaan Lainnya

Melihat dari penanganan kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tersebut, Adan menilai kinerja KPK hari ini lebih baik dalam penanganan kasus korupsi. Terbukti kasus tersebut ditangani sampai tuntas dan semua yang diduga terlibat telah ditindak secara hukum.

“Harus diakui komitmen KPK saat ini dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi harus kita dukung, agar hal tersebut tidak menjadi catatan hitam penegakan hukum di Indonesia. Siapapun yang terlibat dalam kasus rasuah harus dihukum, jangan sampai setiap kasus korupsi hanya menyasar orang-orang tertentu dan menggatung,” tegas Adan.

Adan berharap kasus yang terjadi saat era Gubernur Zumi Zola itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya para pejabat dan anggota legislatif. Sehingga ke depannya, seluruh pejabat dan anggota DPRD menjauhi korupsi yang telah membuat masyarakat susah. Selain itu, korupsi juga membuat pelayanan publik tidak maksimal dan pembangunan di daerah banyak terbengkalai.

Pos terkait