Bupati Tanjabbar Hadiri Rapat Kordinasi APKASI Bersama Menpan RB

Rapat Kordinasi APKASI Bersama Menpan RB

Jambi Seru – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Anwar Sadat, menghadiri acara rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dilaksanakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Rabu (21/9/2022).

Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), mengimbau agar seluruh Bupati dapat menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah terkait penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN.

Abdullah Azwar Anas juga meminta dengan tegas kepada para Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk melakukan audit terhadap kebenaran data  dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

Memurutnya, SPTJM tersebut merupakan bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bupati, bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Dijelaskannya bahwa penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujarnya

Menpan RB itu juga menyebutkan, dalam penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, selain merangkul APKASI, APPSI, dan APEKSI, pihak Kemenpan RB juga berkolaborasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerjasama ini dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah apakah sudah sesuai persyaratan.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” jelasnya.

Anas juga sebut bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang diinput ada yang belum sesuai dengan surat Menpan RB yang berlaku.

“Oleh karenanya setelah proses pendataan ditutup, maka data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat dari Surat Menteri PANRB tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denni menyampaikan, jajarannya menjadikan permasalahan tenaga non-ASN sebagai prioritas untuk diselesaikan. Menurutnya salah satu persoalan SDM bukan hanya sekadar jumlah ataupun kualitas, melainkan distribusinya.

“Tidak sedikit ASN yang baru bekerja satu tahun di daerah meminta pindah ke kota, sehingga formasi di daerah menjadi kosong,” jelasnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Kemenpan RB bersama BKN dan pemerintah daerah tengah merumuskan peraturan, untuk mengunci ASN di daerah agar tidak bisa mutasi ke kota dalam batas waktu tertentu.

Sementara Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan, asosiasi pimpinannya akan terus mendukung setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB, serta menjadikan motivasi para kepala daerah untuk membangun wilayah masing-masing.

“Permasalahannya ialah banyaknya kualifikasi pendidikan tenaga non-ASN yang tidak sesuai syarat menjadi ASN. Dengan adanya permasalahan tersebut, APKASI bersama Kementerian PANRB terus berkoordinasi guna mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya,” ungkapnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut, juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, dan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. (put/adv)

Pos terkait

banner pln