Oleh : Al Haris *
Saya masih ingat betul, beberapa tahun lalu, kata “keterbukaan informasi” sering kali terdengar seperti beban. Bukan karena konsepnya salah, tapi karena praktiknya sering disalahpahami. Ada yang menganggap keterbukaan itu ancaman, ada yang melihatnya sebagai pintu masuk kritik, bahkan tak sedikit yang merasa lebih aman jika informasi disimpan rapat-rapat.
Hari ini, perasaan itu pelan-pelan berubah.
Pada Senin, 15 Desember 2025, di Hotel Bidakara Jakarta, Provinsi Jambi untuk pertama kalinya menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat. Predikat yang kami raih bukan sekadar “cukup” atau “menuju baik”, melainkan predikat tertinggi: Informatif.
Bagi saya, ini bukan sekadar piala atau piagam. Ini adalah penanda perjalanan panjang sebuah perubahan cara berpikir dalam birokrasi.
Keterbukaan informasi publik bukan hadiah instan. Ia lahir dari proses. Dari kebiasaan lama yang pelan-pelan ditinggalkan, dari rasa curiga yang perlahan diganti dengan kepercayaan, dan dari keberanian untuk berkata jujur bahwa pemerintah memang harus siap dilihat, dinilai, dan dikritik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah lama mengamanatkan hal ini. Namun kita tahu, undang-undang saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kemauan untuk melaksanakannya. Dan kemauan itu tidak bisa hanya datang dari satu orang, melainkan harus menjadi kerja kolektif.
Karena itu, penghargaan ini saya maknai sebagai hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah. OPD yang mau belajar, mau berbenah, mau menata ulang cara menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari yang awalnya hanya formalitas, menjadi kebutuhan. Dari sekadar menggugurkan kewajiban, menjadi budaya.
Saya sering mengatakan kepada rekan-rekan di OPD, jangan takut membuka informasi. Rasa takut itu justru yang sering membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin lebar. Padahal, kepercayaan publik tidak dibangun dari diam, melainkan dari keterbukaan.
Masyarakat berhak tahu apa yang sedang kami kerjakan, bagaimana anggaran digunakan, program apa yang dijalankan, dan ke mana arah pembangunan daerah ini. Ketika masyarakat tahu, mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi bisa ikut mengawasi, memberi masukan, bahkan terlibat langsung.
Predikat Informatif yang diraih Jambi ini adalah cermin. Ia menunjukkan bahwa kami mulai berada di jalur yang benar, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan belum selesai. Keterbukaan informasi bukan proyek satu tahun, bukan target seremonial, melainkan proses yang harus dijaga konsistensinya.
Monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat menilai banyak aspek: kualitas layanan informasi, ketersediaan data, hingga kemudahan akses bagi masyarakat. Artinya, keterbukaan bukan hanya soal mau atau tidak mau memberi informasi, tapi juga soal sistem, soal kesiapan, soal keseriusan.
Di titik inilah saya selalu mengingatkan diri sendiri dan jajaran, bahwa pemerintahan yang baik tidak cukup hanya bekerja keras, tetapi juga harus mau dilihat bekerja. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas, dan akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan publik.
Kepercayaan publik itu mahal. Sekali rusak, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Karena itu, saya percaya keterbukaan informasi adalah salah satu investasi paling penting dalam kepemimpinan daerah. Ia mungkin tidak selalu nyaman, tetapi selalu diperlukan.
Ke depan, saya ingin keterbukaan ini tidak berhenti di level penghargaan. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mudahnya mendapatkan informasi, jelasnya data, responsifnya layanan, dan terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan warga.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 ini menjadi pengingat bagi kami: bahwa pemerintah hadir bukan untuk menutup diri, tetapi untuk melayani. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipercaya.
Dan kepercayaan itu, sekali lagi, hanya bisa tumbuh jika keterbukaan benar-benar kita jadikan budaya, bukan sekadar slogan. (*)
* Al Haris, Gubernur Jambi
