Tahun 2023 Pemerintah Setop Penyaluran BLT UMKM

BLT UMKM
Penyaluran BLT UMKM akan disetop pemerintah. (ist)

Kondisi pandemi Covid-19 disebut telah mendorong kenaikan secara signifikan jumlah UMKM yang bertransformasi ke e-commerce.

Di awal pandemi, tercatat hanya ada 8 juta UMKM yang terdigitalisasi. Sepanjang 2022, jumlahnya meningkat menjadi 20,76 juta UMKM yang sudah on-boarding ke ekosistem digital, terus melaju untuk mencapai target 30 juta UMKM go digital pada 2024.

Peran koperasi

Bacaan Lainnya

Teten juga mengungkapkan soal pentingnya meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian domestik. Dalam hal ini, koperasi dan UMKM tidak bisa hanya berada di wilayah marginal. Namun, harus ada upaya pengembangan lebih kuat.

“Kita tidak ingin koperasi dan UMKM ini ada di hanya wilayah ekonomi marginal hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kami tidak ingin koperasi dan UKM diperlakukan sebagai ekonomi subsisten tapi kita ingin menjadi bagian arus pembangunan ekonomi nasional,” ucap Teten Masduki dalam acara Refleksi 2022 dan Outlook 2023, di Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.

Teten mengatakan, untuk mengantisipasi tantangan pada perekonomian global pemerintah akan memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Dalam hal ini pemerintah akan memperkuat koperasi dan UKM yang selama ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dikatakan, di tahun 2023 fokus memastikan seluruh regulasi dan program penciptaan ekosistem dapat dipastikan berkelanjutan.

Koperasi dan UMKM harus berperan tidak lagi dalam model bertahan atau survival, tetapi juga dengan pendekatan kewirausahaan.

“Kami melihat pada tahun 2023 bukan situasi ekonomi tidak mudah. Oleh karena itu, jalan utama agar ekonomi Indonesia tetap kokoh adalah dengan mengembangkan koperasi dan UKM yang lebih sistematis, terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan. Kita harus keluar dari pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan,” katanya.

Menurut Teten, tahun depan, perekonomian Indonesia masih dilanda ketidakpastian yang disebabkan oleh kelangkaan komoditas pangan, kenaikan harga energi, krisis iklim, konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan.

“Hal-hal tersebut berdampak pada disrupsi pasokan global akibat ada pembatasan ekspor dalam berbagai bentuk,” ucapnya.

Teten menambahkan, pemerintah terus mendorong agar UMKM naik kelas. Namun, untuk mendorong UMKM harus ada langkah sinergisitas antar pemangku kepentingan terkait. Khususnya koperasi yang bisa berperan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMKM. (tra)

Pos terkait