MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Inspeksi mendadak (sidak) DPRD Kabupaten Muaro Jambi bersama Dinas PUPR ke PDAM Tirta Muaro Jambi membuka fakta serius soal rapuhnya infrastruktur air bersih yang selama ini menopang kebutuhan ribuan warga, khususnya di kawasan padat penduduk Mendalo.
Kerusakan pompa intake, jaringan pipa transmisi bermasalah, hingga pasokan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang masih bergantung pada jalur umum menjadi penyebab utama distribusi air kerap terhenti. Kondisi ini membuat pelayanan PDAM dinilai sudah masuk kategori darurat.
Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi PAN, Ulil Amri menegaskan, persoalan air bersih kini menjadi perhatian utama Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Susenon pasca dilantik. Menurutnya, pelayanan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh lagi ditunda penyelesaiannya.
“Jumlah pelanggan PDAM sekitar 18 ribu, dan hampir 11 ribu berada di Mendalo. Ketika intake bermasalah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Ulil, Senin (26/1/2026).
Hasil sidak menunjukkan, persoalan paling krusial berada pada pompa intake yang sudah tidak optimal, jaringan pipa transmisi yang mengalami gangguan, serta daya listrik IPA yang kerap padam karena masih menggunakan jalur umum. Akibatnya, distribusi air di kawasan sekolah dan permukiman Mendalo sering tidak mengalir.
“Kondisi ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti mandi, memasak, hingga beribadah, warga kesulitan. Ini sudah darurat pelayanan,” ujarnya.
DPRD bersama PUPR dan manajemen PDAM sepakat membagi penanganan dalam dua skema. Jangka pendek, dilakukan pengadaan pompa baru, peningkatan daya listrik, serta pengalihan jalur listrik IPA ke jalur khusus agar distribusi air lebih stabil.
Sementara jangka panjang, pembangunan intake baru menjadi solusi utama untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih.
Ulil mengungkapkan, rencana pembangunan intake baru tersebut telah masuk dalam daftar RPJMN dengan nilai kelayakan di atas 90 persen. Ia berharap dukungan anggaran pemerintah pusat dapat terealisasi mulai 2026 atau 2027.
Tak hanya soal teknis, DPRD juga menyoroti lemahnya respon PDAM terhadap keluhan masyarakat, terutama saat bulan Ramadan.
“Air tidak mengalir, warga kesulitan berwudu dan sahur. Ini bukan persoalan sepele. PDAM harus lebih cepat dan tanggap,” kata Ulil.
Dari sisi keuangan, Ulil menyebut potensi pendapatan PDAM Mendalo sebenarnya cukup besar, mencapai sekitar Rp800 juta per bulan. Namun realisasi saat ini baru sekitar Rp500 juta, akibat banyaknya meteran rusak dan infrastruktur yang belum optimal.
“Artinya ada potensi Rp300 juta per bulan yang hilang. Percuma bicara pengembangan kalau persoalan dasar belum dibereskan,” katanya.
Ia juga menilai subsidi Pemkab Muaro Jambi sebesar Rp1 miliar per tahun masih jauh dari memadai, mengingat biaya listrik PDAM saja mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun.
“Fokus kita sekarang jelas, benahi intake, listrik, dan distribusi. Kalau infrastrukturnya kuat, pelayanan membaik, pendapatan naik, dan PDAM bisa sehat,” pungkas Ulil. (uda)
