Jambi Seru – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, disebut mengundang sejumlah serikat buruh untuk melakukan pertemuan pasca Presiden RI Joko Widodo, memanggil dirinya dan meminta untuk merevisi Peraturan Menaker Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Hal itu diungkap langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Pertemuan itu rencananya akan digelar sore pukul 18.30 WIB, Selasa (22/2/2022).
“Rencananya hari ini Selasa jam 18.30 saya belum menerima pemberitahuan lebih lanjut apakah dibatalkan atau tidak, rencananya pada hari ini, KSPSI Andi Ghani dan KSPI akan bertemu dan diundang oleh Menteri Tenaga Kerja di kantornya hari ini jam 18.30,” kata Said dalam koferensi pers daring, Selasa (22/2/2022), dilansir laman Suara.com (media partner Jambiseru.com).
Meski belum tahu apakah pertemuan tersebut akan jadi atau tidak, Said mengatakan, sudah menyiapkan dua hal yang akan disampaikan ke Menaker atau pemerintah.
“Jika memang rencana tetap dilanjutkan ada pertemuan antar ibu menaker dengan KSPSI Andi Ghani dan KSPI, maka ada dua hal yang akan kami sampaikan dalam pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Pertama, kata Said, Menaker harus tunduk kepada perintah presiden termasuk Menko Perekonomian, yaitu merevisi dengan kata lain mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.
Dan memberlakukan kembali Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang intinya menyatakan dana JHT milik pekerja buruh dapat langsung dicairkan saat ter PHK paling lama satu bulan setelahnya sesuai mekanisme yang diatur pasal 26 ayat (5) peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2012.
