Diduga Salah Satu Kandidat Peserta Pilkada Tanjab Barat Lakukan Pelanggaran

Pelantikan Bupati Batanghari dan Tanjung Jabung Barat
Ilustrasi pilkada. (Ist)

Diduga Salah Satu Kandidat Peserta Pilkada Tanjab Barat Lakukan Pelanggaran

Jambiseru.com – Salah satu kandidat peserta pilkada Tanjab Barat diduga melakukan pelanggaran. Dugaan ini mencuat, setelah beredarnya surat pernyataan dan janji politik mereka ke masyarakat Lubuk Bernai dan Lubuk Lawas, Kecamatan Batang Asam.

Dalam surat tersebut, tertulis jika salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, menyatakan kesiapan dan kesanggupan apabila terpilih menjadi bupati Tanjab Barat, akan melakukan pengaspalan/rabat beton jalan dari desa Lubuk Lawas sampai dengan desa Lubuk Bernai.

Baca Juga : Alasan Dibalik Mengapa Orang Ingin Membayar Mahal untuk iPhone 12

Surat tersebut juga ditandatangani oleh pasangan kandidat ini diatas materai. Diketahui, jika surat tersebut dibuat pada tanggal 9 oktober 2020 lalu.

Selain pasangan kandidat tersebut, terdapat juga tanda-tangan 6 orang perwakilan masyarakat pendukung dan juga tanda tangan ketua tim koalisi kecamatan dan ketua tim relawan.

Terkait beredarnya surat tersebut, komisioner Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kabupaten Tanjab Barat divisi Hukum, M Rum, ketika dikonfirmasi memilih tak mau banyak berkomentar. Ia hanya menjelaskan salah satu aturan dalam PKPU RI yang harus dipatuhi oleh peserta pilkada dan parpol.

Aturan tersebut yaitu Pasal 71 PKPU nomor 4 tahun 2017 ayat 1 yang berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Sementara untuk sanksinya tertuang pada pasal 78 PKPU tahun 2017 yang berbunyi partai politik dan/atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi/kip atau KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nah, dari PKPU tersebut dapat kita pahami jika ada aturan yang melarang untuk menjanjikan atau memberi uang berupa materi dengan sanksi bisa membatalkan peserta dan dihukum pidana. Untuk selanjutnya apakah surat pernyatakan yang dimaksud merupakan suatu pelanggaran atau tidak itu adalah wewenang Bawaslu untuk tindaklanjutnya,” jelas M. Rum.

Baca Juga : Ternyata Ini Penyebab Tante yang Hamil Nyaris Diperkosa Keponakannya

Sementara itu, Bawaslu Tanjab Barat melalui divisi Hukum, Penanganan, dan Penindakan, M Yasin, mengakui jika pihaknya sudah mengetahui terkait beredarnya surat terseut. Pihaknya juga sedang mengkaji, serta mau mengaitkan dengan visi misi pasangan calon yang dimaksud, dan mengumpulkan barang bukti dan saksi.

“Akan kita proses dan mengumpulkan Barang bukti dan saksi terlebih dahulu, kalau ada unsur menjanjikan itu sudah pasti masuk unsur pelanggaran pemilu sesuai yang telah tertuang dalam PKPU RI,” tegasnya. (tra)

Pos terkait